Suara.com - Sesmenpora, Gatot S Dewa Broto menerangkan pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) pada Olimpiade Tokyo 2020 harusnya ditiru 100 persen untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua. Namun, pemerintah menyadari tidak bisa melakukan hal tersebut.
Adapun PON Papua akan mulai pada 2-15 Oktober 2021. Mengingat event berlangsung di tengah pandemi Covid-19, tentu prokes diutamakan demi menjaga kesahatan dan keselamatan semua orang.
Dalam penerapan prokes, penyelenggaraan event Olimpiade Tokyo 2020 jadi acuan untuk PON Papua. Hanya saja tidak bisa sepenuhnya karena ada beberapa hambatan salah satunya masalah anggaran.
"Kalau idealnya kami Kemenpora, event Olimpiade Tokyo itu di copy-paste 100 persen. Kemarin saat para atlet peraih medali dan bukan pulang, tak ada ampun bagi mereka," kata Gatot saat bincang virtual, Kamis (23/9/2021).
"Mereka betul pahlawan olahraga tapi ya tetap 8 hari harus karantina ya karantina. Setelah itu juga kami langsung laporan ke Tokyo mengenai rombongan kami aman tak ada masalah," jelasnya.
Gatot menjelaskan sejatinya ingin adanya aturan tersebut dilakukan. Di mana pada saat kontingen kembali ke daerah masing-masing ada karantina yang dilakukan.
Tentu saja itu semua demi kesehatan dan keselamatan banyak orang. Meskipun semua yang terlibat di dalam PON Papua terus dipantau kesehatannya secara berkala.
"Tapi di sini, kan ada ketebratasan seperti anggaran dan sebagainya. Taruhlah nanti pulang dari Papua harus karantina, lima hari di daerah masing masing. Tapi nanti APBD tak memungkinkan," terangnya.
"Tapi akan kami sounding seperti itu karena jangan sampai pemerintah dianggap teledor, jangan sampai PON Papua jadi klaster Covid-19," pungkasnya.
Baca Juga: Persiapan Pemerintah Terapkan Prokes Covid-19 saat PON XX Papua dan WSB Lombok
