Sukabumi.suara.com – Belum selesai huru-hara kebocoran data masyarakat yang disinyalir berasal dari Kemkominfo, kali ini kejadian serupa kembali terjadi dan menyeret Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Terungkap bahwa Sebanyak 150 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari berasal dari database Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor.
Hacker yang membobol dan menjual data ini di situs gelap juga sama dengan hacker yang menjual data dari Kemkominfo beberapa waktu lalu, yakni pelaku dengan nama alias Bjorka. Sebelumnya, hacker tersebut membobol 1,3 miliar nomor HP masyarakat Indonesia.
Kali ini, data yang diduga berasal dari KPU ia unggah pada Selasa (6/9/2022), di situs yang sama. Dari deskripsi yang dituliskan, terlihat jika sebanyak 105 juta data penduduk Indonesia itu memiliki ukuran hingga 20GB, yang diperkecil (compress) menjadi 4GB.
![Kebocoran data penduduk dari KPU disebar oleh Bjorka. [Tangkapan layar/breached.to]](https://media.suara.com/suara-partners/sukabumi/thumbs/1200x675/2022/09/07/1-data.jpg)
Lebih lanjut, detail data yang dimuat mencakup informasi mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat, hingga status disabilitas.
Sebanyak 150 juta data tersebut ia jual di situs gelap dengan harga 5.000 Dolar AS atau Rp 74,6 juta. Sebagai sampel, hacker tersebut bahkan memberikan sampel data sebanyak 2 juta yang bisa diunduh secara gratis.
Di sisi lain, Pratama Persadha selaku pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), mengonfirmasi jika data tersebut memang valid. Namun, ia meragukan sumber lembaga yang disebutkan.
"Datanya valid. Tapi sumbernya dari mana, masih belum terverifikasi," ujar Pratama, mengutip Suara.com.