Suara Sumatera - Sosok Amien Rais kembali mengulik mengenai keputusan jika partai yang dinahkodainya tidak lolos Pemilu 2024. Ketua Majelis Syura Partai Ummat ini mengungkapkan ia mendapatkan informasi mengenai penyebab ketidaklolosan partai yang tengah dibesarkannya.
Menurut ia, ada kekuatan besar yang berusaha menyingkirkan partai Ummat sebagai peserta Pemilu. Belakangan juga muncul informasi mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan manipulasi pada proses verifikasi dan adminitrasi partai politik.
Hal itu dilakukan terutama pada partai politik yang tidak lolos sampai dengan partai baru.
Amien memulai analisanya dengan mengungkit sejumlah pemberitaan yang beredar adanya manipulasi KPU meloloskan partai tertentu.
"Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar Partai Ummat di single out atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Ummat lalu tidak bisa mengikuti Pemilu 2024," ujar Amien.
Terdapat informasi juga yang menyebut sumbernya sangat valid menngungkapkan pada 14 Desember besok, seluruh partai baru dan non parlemen akan diloloskan KPU, kecuali Partai Ummat.
"Bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal," ujar Amien melansir wartaekonomi-jaringan Suara.com.
Sehingga Amien Rais pun menjelaskan jika apa yang disampaikan memang terjadi maka, hal tersebut dapat merusak demokrasi."Apalagi jika benar adanya kekuatan-kekuatan besar yang berusaha menjenggal pihak tertentu untuk Pemilu 2024," sambung Amien Rais.
"Pernyataan ini kamu buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini. Sekaligus kami mengajak masyarakat unutk bersama-sama mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu 2024, selamatkan demokrasi Indonesia, selamatkan Indonesia," ujar Amien.
Baca Juga: Mengenal Delik Makar yang Mengancam Bupati Meranti Buntut Semprot Kemenkeu Iblis
Koalisi organisasi sipil mengungkap temuan dugaan kecurangan manipulasi data dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Temuan tersebut diungkap sejumlah organisasi sipil, yang salah satunya adalah Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop). Ketua FIK Ornop, Samsang Syamsir mengatakan, pihaknya menemukan dugaan manipulasi data itu di Sulawesi Selatan.
Manipulasi diduga terjadi ketika proses rekapitulasi data hasil verifikasi faktual, yang dilakukan secara berjenjang. Awalnya, kata dia, KPU kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menetapkan sejumlah partai tidak memenuhi syarat (TMS). Tapi, begitu data tersebut berada tangan di KPU Sulawesi Selatan, partai-partai itu dinyatakan memenuhi syarat (MS).
"Kami memiliki capture dari publish awal menyebutkan data yang tidak memenuhi syarat, (termasuk) nama partainya. Tapi beberapa hari kemudian itu berubah," kata Samsang dalam sebuah diskusi daring, dikutip, Senin (12/12/2022).
