"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi … semua menteri juga dievaluasi … supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," terang Djarot, Jumat (23/12/2022).
Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tuturnya.
Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya, Djarot menyoroti soal swasembada beras di mana, ternyata, impor beras masih terjadi.
Djarot menantang pemerintah dalam hal ini Kementan untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka, impor beras sebenarnya tak perlu terjadi.
"Coba buka, satukan, perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, yang paling penting bagi kita adalah harga berasnya stabil, dan petani nya bisa untung, ini semua perlu di evaluasi," ungkap Irma.
