Suara Sumatera - Perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto terus menjadi perbincangan hangat. Usai dibongkar oleh Sandiaga Uno, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon kekinian membuka titik terang.
Fadli Zon yang menyusun dan menulis perjanjian tersebut pada masa sekitar Pilkada 2017 silam. Dia memastikan isi perjanjian tersebut hanya seputar masalah pilkada. Dalam 7 poin tersebut, ternyata antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, tidak membahas mengenai Pemilihan Presiden 2024.
Terkait apakah dalam perjanjian tersebut terdapat soal utang piutang yang melibatkan Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan yang angka disebut mencapi Rp50 miliar, Fadli mengaku tidak mengetahuinya.
"Oh kalau itu ada, ada. Kebetulan saya mendraft, saya menulis, dan ada tujuh poin. Kalau itu urusannya, urusan Pilkada," kata Fadli di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).
"Ya kan ada beberapa yang saya tahu. Pada waktu awal itu, saya yang men-draft perjanjian untuk pilkada DKI," tuturnya.
Anies telah meneken perjanjian dengan Prabowo Subianto sekitar Pilkada 2017 lalu. Perjanjian itu disebut-sebut berisi kewajiban bagi Anies untuk mendukung Prabowo di pemilihan presiden.
Pihak Anies Baswedan, yang diwakili oleh Juru Bicara Sudirman Said, membantah adanya perjanjian antara Prabowo dan Anies.
Soal perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandiaga dibongkar oleh Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa pada akhir pekan lalu. Erwin, yang juga keponakan Jusuf Kalla, mengaku melihat perjanjian tersebut karena terlibat dalam tim sukses Anies-Sandi pada 2017.
Kabar soal perjanjian politik itu diungkap oleh Sandiaga Uno, bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Anies dalam Pilkada 2017.
TERPOPULER
