Suara Sumatera - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun menjawab pernyataan SBY. Dirinya mengingatkan kejadian 2008.
"Pal SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," katanya melansir Antara, Senin (20/2/2023).
"Itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan," sambung Hasto.
Hasto mengatakan upaya yang dilakukan Demokrat adalah strategi jangka pendek untuk meraih kemenangan.
"Dengan melakukan segala cara akhirnya Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Bayangkan dengan PDIP yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen," ujarnya.
Hasto menjelaskan bahwa judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008.
"Sekarang tidak dilakukan oleh partai, karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review. Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY, malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa," ujarnya.
Menurut Hasto, proporsional terbuka yang dilakukan masa SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital.
Baca Juga: Aktivitas Masyarakat Dipastikan Tetap Berjalan Selama F1 Powerboat
"Ada investor-investor yang menyandera demokrasi. Jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru terjadi pada masa beliau. Judical review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu, berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila," katanya.
