Suara Sumatera - Denny Indrayana kembali menghebohkan publik dengan kicaunnya yang menyebut Presiden Jokowi wajib diberhentikan. Pernyataan menohok mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini disampaikan lewat cuitan di akun twitternya, dikutip Senin (26/6/2023).
"Jokowi adalah (masalah) kita: wajib diberhentikan," tulisnya.
Denny menyampaikan tiga poin mengapa Jokowi wajib diberhentikan. Pertama, Jokowi patut diduga melakukan korupsi memperdagangkan pengaruh.
"Kasusnya adalah yang dilaporkan Ubeidilah Badrun pada 10 Januari 2022, sudah lebih dari setahun yang lalu, tanpa ada progres. Yaitu, laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi, seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar Rupiah," ujarnya.
Denny menerangkan modal besar demikian tidak mungkin diberikan, kalau Gibran dan Kaesang bukan anak Presiden Jokowi. Ia berpendapat inilah modus trading in influnce, memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai Presiden.
"Logika sederhananya, yang terjadi adalah korupsi memperdagangkan pengaruh Presiden Jokowi, bukan penyertaan modal," tulisnya.
Kedua, Jokowi patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum.
"Kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada 4 kasus korupsi yang menjerat seorang elit politik. KPK siap mentersangkakan dengan seizin Presiden," ujarnya.
"Sampai saat ini sang elit tetap aman, karena berada dalam barisan koalisi Jokowi.
Itu jelas melanggar Pasal 21 UU Tipikor, Jokowi menghalang-halangi penegakan hukum (Obstruction of Justice)," sambungnya.
Ketiga, Jokowi melanggar konstitusi, kebebasan berorganisasi, karenanya masuk delik penghianatan terhadap negara.
Moeldokogate, kata Denny, yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko adalah pelanggaran HAM. Pembiaran atau by ommission oleh Presiden Jokowi menunjukkan beliau terlibat, mencopet Demokrat.
Logika sederhana, Moeldokogate bukanlah hak politik Moeldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan.
Menurut Denny, pembiaran Presiden Jokowi atas pembegalan partai, melanggar HAM, melanggar konstitusi, dan secara UU Pemilu adalah pengkhianatan terhadap negara.
"Dengan tiga delik pelanggaran impeachment yang kasat mata di atas, DPR bukan tidak mampu (unable) untuk memberhentikan Jokowi, tetapi tidak mau (umwilling)," tukasnya.
Sontak saja cuitan Denny Indrayana kembali membuat geger. Warganet pun ramai memberikan komentar.
TERPOPULER
