Suara Sumatera - Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI menyoroti soal puluhan prajurit TNI dari Kodam I Bukit Barisan mendatangi Polrestabes Medan. Dirinya mengaku prihatin dengan kejadian itu.
"Saya prihatin mendengarnya, sebagai Ketua Komisi I dan ini terjadi di dapil saya. Semoga segera ada evaluasi untuk perbaikan ke depan agar kesalahan segelintir kecil ini tidak merusak kepercayaan kepada TNI secara keseluruhan yang saat ini tengah bagus-bagusnya," katanya melansir Suara.com, Senin (7/8/2023).
Meutya mengatakan tindakan prajurit TNI tersebut tidak dibenarkan. Menurutnya, hal itu merupakan tindakan tidak terpuji.
"Yang dilakukan tidak benar. Kodam I perlu evaluasi diri atas tindakan prajuritnya yang tidak terpuji," ucapnya.
Meutya Hafid berharap TNI dan Polri tetap bisa menjaga kekompakan untuk ke depannya.
"TNI dan Polri perlu menjaga kekompakan dan komunikasi baik," jelasnya.
Sebelumnya, Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Rico Siagian mengaku kedatangan Mayor Dedi Hasibuan dan prajurit TNI lainnya ingin menanyakan soal penangguhan ARH.
Mayor Dedi disebut masih ada hubungan saudara dengan ARH yang terjerat kasus dugaan pemalsuan surat keterangan tanah.
"Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Setelah dijelaskan mereka memahami bahwa surat itu baru diterima hari ini jam 14.00 WIB," kata Rico.
Rico mengatakan bahwa penangguhan penahanan terhadap ARH telah ditindaklanjuti oleh pihak Polrestabes Medan.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, kedatangan prajurit TNI untuk berkoordinasi terkait proses hukum ARH.
"Jadi sekali lagi ini kesalahpahaman personal. Kami TNI-Polri solid, setiap hal selalu dikoordinasikan dengan baik," kata Hadi.
TERPOPULER
