Merger PT Adhi Karya dan PT PP Rampung Desember 2026, Siapa yang Akan Bertahan?

Suara.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) bersama PT PP (Persero) Tbk (PTPP) akan digabung sebagai bagian dari rencana besar Danantara untuk menyehatkan kembali BUMN-BUMN Karya yang banyak menghadapi masalah.

Merger PT Adhi Karya dan PT PP sendiri ditargetkan rampung pada Desember 2026, demikian diungkapkan Direktur Keuangan PTPP, Faizal Rahmad sebagaimana keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (4/9/2026).

"Target waktu tersebut dapat mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan penyelesaian proses restrukturisasi, hasil kajian dan uji tuntas, pemenuhan persetujuan korporasi dan/atau regulator, serta kondisi lain yang relevan," ujar Faizal

Meski demikian ia mengatakan rencana penggabungan kedua perusahaan masih berada pada tahap kajian dan evaluasi, dan saat ini perseroan tengah berfokus pada penyelesaian proses restrukturisasi serta penguatan fundamental keuangan dan operasional.

"Setelah proses restrukturisasi diselesaikan, tahapan penggabungan usaha direncanakan akan dilanjutkan dengan mengacu pada hasil kajian, arahan pemegang saham, mekanisme persetujuan korporasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Faizal.

Sampai saat ini, lanjutnya, proses kajian dan uji tuntas masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final mengenai bentuk atau skema penggabungan usaha serta penetapan entitas surviving.

"Hal-hal tersebut akan ditentukan oleh pihak-pihak yang berwenang dengan mempertimbangkan antara lain aspek keuangan, operasional, hukum, perpajakan, tata kelola, manajemen risiko, prospek usaha, serta kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan," ujar Faizal.

Direktur Keuangan Adhi Karya Bani Iqbal menyampaikan bahwa penyelesaian akhir tahun 2026 merupakan target indikatif yang disampaikan oleh pemegang saham mayoritas perseroan.

"Namun demikian, pelaksanaan dan jangka waktu penggabungan usaha akan bergantung pada hasil kajian, keputusan pemegang saham, kesiapan masing-masing pihak, serta pemenuhan seluruh persyaratan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Bani.

Bani menjelaskan saat ini rencana penggabungan kedua perusahaan masih berada pada tahap kajian dan pembahasan awal.

Seiring dengan itu, studi kelayakan (feasibility study), uji tuntas (due diligence), dan penyusunan skema penggabungan usaha secara formal belum dilakukan/ditetapkan.

"Pelaksanaan tahapan lebih lanjut akan dilakukan sesuai dengan hasil kajian dan arahan pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan perseroan dan pemegang saham serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI," ujar Bani.

Sampai saat ini, Bani menjelaskan belum terdapat keputusan atau penetapan resmi mengenai entitas yang akan menjadi surviving entity dalam rencana penggabungan usaha dimaksud.

"Penentuan surviving entity akan menjadi bagian dari kajian lebih lanjut dan dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, seperti aspek keuangan, operasional, tata kelola, dan manajemen risiko perseroan," ujar Bani.

Perseroan memandang konsolidasi BUMN Karya merupakan bagian dari upaya transformasi dan penguatan daya saing industri konstruksi nasional.

"Perseroan berharap konsolidasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Pemegang Saham dan stakeholders secara umum," ujar Bani.