Selain itu, yang juga perlu menjadi perhatian khusus untuk produk minuman adalah kadar alkohol atau etanol dalam minuman. Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol atau Etanol menyebutkan bahwa minuman beralkohol yang masuk kategori khamar adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C2H5OH) minimal 0.5 persen. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.
“Melihat dari dua fatwa tersebut, berarti ada persyaratan yang tidak terpenuhi pada produk Nabidz. Pertama, terkait dengan bentuk kemasan dan sensori produk. Kedua, produk minuman telah melalui serangkaian proses sehingga diperlukan uji etanol. Oleh karena itu, produk seperti ini seharusnya tidak bisa disertifikasi melalui jalur self declare,” ujar Kiai Niam.
Selain itu, Founder Halal Corner Aisha Maharani mengaku sudah melakukan uji laboratorium mandiri untuk mengetahui kandungan alkohol dari Nabidz. Hasilnya, pada 10 Agustus 2023 keluar data yang menyatakan produk tersebut mengandung 8,84 persen etanol.
“Kita ambil pengujian yang hasilnya tiga hari. Jadi, klaim yang disampaikan produsen bahwa ini nol persen alkohol ini bohong. Dia juga berdalih ini menggunakan proses istihalah, padahal cuka beda lagi dengan wine,” ujar dia.
KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas, klaim yang menyatakan Menteri Agama memberikan label halal kepada produk minuman keras (miras) wine merupakan kabar hoaks.
Ternyata, kabar tersebut beredar seiring dengan hebohnya 'wine halal' Nabidz yang terjadi beberapa waktu lalu. Akan tetapi gegernya perkara itu sudah diklarifikasi.
Dengan demikian, narasi yang beredar di media sosial menyebut Menteri Agama memberikan sertifikat halal masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
TERPOPULER
