SuaraSumedang.id - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso memastikan, pasokan beras nasional yang dikuasai pemerintah berada dalam jumlah yang aman untuk enam bulan ke depan.
Menurut Budi Waseso, pasokan beras tersebut dapat segera digelontorkan kapan saja melalui operasi pasar setiap hari sebagai upaya mempertahankan stabilitas harga pangan.
"Masyarakat jangan khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau, walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga."
"Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," kata Budi Waseso, pada Jumat (18/11/2022).
Budi Waseso mengungkapkan hal tersebut mengenai munculnya isu mengenai ancaman kelangkaan pangan.
Ia pun menjelaskan, terjadinya kenaikan harga beras karena beberapa faktor seperti anomali cuaca, kenaikan harga BBM, dan juga situasi dalam negeri yang memasuki musim tanam.
Kegiatan Operasi Pasar (OP) atau Program Ketersediaan Pasokan, dan Stabilisasi Harga (KPSH) dilakukan sepanjang tahun oleh Bulog.
Menurutnya, instrumen tersebut efektif menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.
"Sampai dengan pagi ini kami sudah menggelontorkan beras operasi pasar di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak hampir 1 juta ton, dan selanjutnya setiap hari kami akan gelontorkan terus sampai dengan panen raya berikutnya," ucap Budi Waseso.
Ia menjelaskan, jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini 625 ribu ton beras dalam negeri, dan Bulog sudah bekerja sama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras komersil di luar negeri yang bisa ditarik kapan saja jika stok dalam negeri habis.
"Total stok yang kami punya sekarang sudah hampir 1,2 juta ton yang tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia, ditambah stok beras komersil hasil kerja sama di luar negeri," kata Budi.
Ia juga memastikan seluruh jaringan yang bekerja sama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil atau tidak mengalami lonjakan.(*)
Sumber:ANTARA
