SuaraSumedang.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menerangkan, pertimbangan jaksa penuntut umum (JPU) atas tuntutan terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, I Ketut Sumedana, penentuan tinggi-rendahnya tuntutan itu mempertimbangkan berbagai persyaratan.
"Penentuan tinggi-rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan," kata Sumedana, pada Kamis (19/1/2023).
Baik itu pertimbangan dari sisi pelaku, korban hingga peran masing-masing terdakwa, latar belakang para terdakwa, dan termasuk rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat menjadi petimbangan Kejagung dalam hal ini JPU.
Ketut Sumedana menjelaskan, penilaian penuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tetapi persamaan niat, dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan.
"Tentu menjadi pertimbangan matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan JPU, yaitu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP," kata dia.
Kemudian, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Ferdy Sambo merupakan pelaku intelektual dari kasus pembunuhan berencana tersebut dituntut hukuman seumur hidup.
Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu memerintahkan, Richard Eliezer atau Bharada E untuk mengeksekusi atau menghilangkan nyawa Brigadir J.
Dalam kasus ini, Bharada E dituntut 12 tahun kurungan penjara, kemudian Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Bripka Ricky Rizal Wibowo atau Bripka RR masing-masing delapan tahun penjara.
"Putri Candrawathi, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal tidak secara langsung menyebabkan terjadinya/menghilangkan nyawa Brigadir J," katanya.
Di satu sisi, terdakwa Putri Candrawathi, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal sejak awal sudah mengetahui rencana pembunuhan Brigadir J.
Namun, mereka tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana pembunuhan tersebut.(*)
Sumber:ANTARA
TERPOPULER
