Terdapat 23.380 warga Aceh Tamiang, mengungsi akibat terjadinya peristiwa banjir yang merendam di sejumlah wilayah kabupaten setempat sejak beberapa hari terakhir.
“Kondisi terkini total 12 kecamatan yang terendam banjir di Aceh Tamiang;’ kata Kepala Pelaksana BPBA llyas melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di Banda Aceh, Sabtu malam.
Banjir kini mulai merendam Kabupaten Aceh Tamiang pada Rabu (02/11/2022) lalu, kemudian menyusul curah hujan tinggi yang melanda wilayah Aceh Tamiang sejak akhir Oktober lalu. Mengakibatkan Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter.
“Curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada (30/10/2022) menjadi pemicu terjadinya musibah bencana banjir di beberapa titik wilayah Aceh Tamiang’’ ucap llyas.
Tercatat, terdapat 12 kecamatan terendam banjir yang meliputi Kecamatan Bandar Pusaka yang berjumlah 11 desa.
Saat ini sudah 9 desa yakni, Kota Kuala Simpang 4 desa, Tenggulun 4 desa, Tamiang Hulu 5 desa, dan Bendahara 28 desa.
Selanjutnya disusul, Kecamatan Kejuaruan Muda sebanyak 14 desa, Seruway 11 desa, Karang Baru 22 desa, Minyak Payed 27 desa, Rantau 8 desa dan Banda Mulia sebanyak 8 desa.
“Data sementara bagi warga terdampak sejumlah 63.367 jiwa dalam 18.729 Kepala keluarga.
Sedangkan yang mengungsi sejumlah 23.380 jiwa dalam 7.073 kepala keluarga,” kata Ilyas.
Para korban banjir tersebut telah mengungsi ke ratusan titik posko pengungsian yang telah disediakan pemerintah yang tersebar di beberapa daerah masing-masing.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan terdapat, banjir di sejumlah wilayah di Aceh semakin meluas, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Singkil dan Aceh Selatan.
Bahkan banjir di Aceh Tamiang lebih parah dibandingkan dengan peristiwa yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas Banda Aceh-Medan mengalami lumpuh total.
Secara khusus, menurut, BPBA sudah melaporkan kondisi terkini terkait banjir kepada Gubernur. Aceh.
“Direncanakan pada Senin (07/11/2022), BPBA akan memaparkan hasil tinjauan lapangan kepada gubernur untuk melakukan kebijakan tindak lanjut penanganan terpadu lintas instansi’ kata MTA.
TERPOPULER
