-
Jadi Ancaman bagi Demokrasi, BEM UI Kecam Pembubaran FPI
Hukum dan perundang-undangan yang tidak boleh ditetapkan secara sepihak.
Selengkapnya -
BEM UI Desak Pemerintah Cabut SKB Pembubaran FPI & Maklumat Kapolri
Dan mengecam segala pembubaran ormas oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas.
Selengkapnya -
Kapolri Didesak Segera Revisi Maklumat Pasal 2d Agar Tidak Bias
Maklumat Kapolri dinilai berlebihan apabila diperuntukkan untuk membatasi hak asasi yang berdampak negatif untuk kebebasan pers, yang dijamin oleh konstitusi.
Selengkapnya -
Dukung Maklumat Kapolri Dicabut, Fadli Zon: Cuman Perburuk Citra
Permintaan Komunitas Pers kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz untuk mencabut Pasal 2d Maklumat soal pelarangan soal Front Pembela Islam (FPI) didukung Fadli Zon.
Selengkapnya -
Maklumat Kapolri Langgar Konstitusi dan Kaidah Pembatasan Hak Asasi
Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil menuding Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melanggar konstitusi dan kaidah pembatasan hak asasi terkait adanya Maklumat Kapolri.
Selengkapnya -
Dewan Pers Pastikan Media Boleh Siarkan Konten Berita Soal FPI
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar mengatakan, kedudukan Maklumat Kapolri tidak lebih tinggi dari Undang-undang.
Selengkapnya -
Terkait Maklumat Kapolri, Polda Bakal Pantau Kegiatan FPI di Sumbar
Polda Sumatera Barat (Sumbar) beserta jajaran akan segera menindaklanjutinya terkait larangan kegiatan Front Pembela Islam (FPI).
Selengkapnya -
Fadli Zon Desak 'Maklumat Polri Larang Semua Tentang FPI' Dicabut
Fadli Zon menilai Maklumat Kapolri tersebut telah kebablasan.
Selengkapnya -
Maklumat Kapolri Bisa Menjadikan Bangsa Indonesia Tertutup
Akses terhadap konten internet merupakan bagian dari hak atas informasi yang dilindungi UUD 1945.
Selengkapnya -
Maklumat Kapolri Idham Azis Melanggar HAM dan Konstitusi
Bangsa Indonesia tidak ingin kembali menjadi bangsa yang tertutup
Selengkapnya -
Soal Maklumat Kapolri, Komunitas Pers Desak Pasal 2d Dicabut
Pasal 2d dalam maklumat itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi.
Selengkapnya -
Komunitas Pers Desak Kapolri Cabut Pasal 2d Maklumat Soal Larangan FPI
Komunitas Pers Indonesia menilai Pasal 2d pada Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 yang ditandatangani 1 Januari 2020 berlebihan.
Selengkapnya -
Pasal 2d Maklumat Polri Larang FPI Dinilai Bertentangan UU Pers
Sikap komunitas pers di Indonesia menyikapi maklumat Polri yang melarang organisasi FPI
Selengkapnya -
Kemerdekaan Pers Terancam, Kapolri Diminta Cabut Maklumat Pasal 2d
Komunitas Pers Indonesia menilai tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi.
Selengkapnya -
Dear Pak Kapolri Idham Azis, Tolong Cabut Pasal 2d Maklumat Larangan FPI
komunitas pers Indonesia menilai tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi.
Selengkapnya -
Maklumat Kapolri Pukulan Telak Bagi FPI, Semua Tentang FPI Dilarang
Warga atau masyarakat dilarang mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten Front Pembela Islam (FPI)
Selengkapnya -
Maklumat Kapolri, Masyarakat Temukan Simbol dan Atribut FPI Diminta Lapor
Setelah pembubaran Front Pembela Islam (FPI), Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis menerbitkan Maklumat Kepala Kepolisian Indonesia.
Selengkapnya -
Maklumat Kapolri, Masyarakat Dilarang Unggah hingga Sebarkan Konten FPI
Salah satu poinnya, warga atau masyarakat dilarang mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten Front Pembela Islam (FPI).
Selengkapnya -
Polda Jabar Segera Bersih-bersih Atribut FPI
Selain atribut, Erdi menuturkan penindakan juga akan dilakukan terhadap spanduk-spanduk FPI.
Selengkapnya -
Pakai Hastag Hidup Damai Jaga Toleransi, Maklumat Larangan FPI Disebar
Maklumat larangan FPI disebarkan melalui media sosial kepolisian di daerah, sepertinya kepolisian daerah Sumatera Selatan.
Selengkapnya