Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Hidayat Nur Wahid mendukung sikap Dewan Pers beserta komunitas pers Indonesia yang mempersoalkan Pasal 2 huruf d dalam Maklumat Kapolri yang salah satu isinya melarang penyebaran konten terkait Front Pembela Islam. Hidayat menilai larangan tersebut menabrak konstitusi.
Hidayat merujuk kepada ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.’
Dia menjmenjelaskan ketentuan kebebasan mendapatkan dan mencari informasi memang merupakan hak asasi manusia yang bersifat derogable (bisa dibatasi). Dan ketentuan pembatasannya merujuk kepada Pasal 28J ayat (2).
“Namun, yang perlu dipahami adalah pembatasan hak tersebut harus dilakukan melalui undang-undang, bukan berdasarkan Maklumat Kapolri. Apalagi hierarki aturan hukum di Indonesia tidak mengenal istilah Maklumat Kapolri,” ujar Hidayat dalam pernyataan tertulis kepada Suara.com, Minggu (3/1/2021).
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera menilai Maklumat Kapolri berlebihan apabila diperuntukkan untuk membatasi hak asasi yang berdampak negatif untuk kebebasan pers, yang dijamin oleh konstitusi.
Apalagi, hak asasi tersebut juga telah diturunkan ke dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”
“Jadi, berbekal ketentuan itu, wajar apabila dewan pers dan komunitas pers mempertanyakan dan menolak karena khawatir terhadap pelarangan yang bisa menghalangi kebebasan pers dan kebebasan publik tersebut. Apalagi saat ini, sejumlah media sedang aktif memberitakan dan menginvestigasi penembakan 6 anggota FPI, yang menjadi perhatian luas dari publik. Karenanya dikhawatirkan larangan itu akan berdampak kepada pengusutan tuntas dan adil terhadap kasus yang oleh banyak pihak disebut masuk kategori pelanggaran HAM berat tersebut,” ujarnya.
Tetapi Hidayat juga mengapresiasi sikap Kepala Divisi Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono yang menjelaskan bahwa maklumat tersebut tidak untuk bertentangan dengan UU Pers, dan konten yang tak boleh diunggah dan diunduh yang dimaksud dalam maklumat adalah berita bohong, adu domba, SARA, kerusuhan dan lain-lain yang terkait FPI.
”Bila ini yang dimaksud oleh kapolri, seharusnya isi Pasal 2 huruf d maklumat tersebut direvisi atau diperbaiki. Supaya ada kejelasan, dan berita bohong itu juga mestinya juga berita bohong atau fitnah terhadap FPI. Karena memang banyak berita terkait FPI yang hoax, tapi juga banyak berita soal FPI yang tidak ada unsur bohong dan SARA-nya, misalnya kegiatan kemanusiaan FPI untuk bantu warga korban tsunami, bencana alam, membantu disinfektanisasi Gereja. Juga banyak informasi terkait FPI yang menegaskan bahwa FPI tidak mendukung terorisme, bahkan menolak ISIS. Termasuk penegasan FPI tidak melawan negara, TNI, polisi. Dan bahwa FPI komitmen dengan Pancasila dan NKRI,” kata dia.
“Sebaiknya Pasal 2 huruf d maklumat tersebut segera direvisi atau diperbaiki, agar tidak terjadi bias di lapangan, sehingga berujung kepada kriminalisasi terhadap banyak orang, termasuk para jurnalis yang ingin melaksanakan UU Pers serta hak asasi mereka dan warga negara untuk memperoleh dan mencari informasi berimbang untuk mendapatkan atau menyebarkan kebenaran informasi terkait FPI,” kata dia.
TERPOPULER
