-
Menteri Tidak Perlu Mundur, Ini 8 Pejabat yang Harus Mundur Jika Jadi Capres
menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai capres
Selengkapnya -
Peringatan Jokowi untuk Menterinya yang Ingin Jadi Capres 2024, Kalau Mengganggu akan Dievaluasi
Jokowi meminta jajarannya untuk tetap mengutamakan tugasnya sebagai menteri meski berkontestasi dalam Pemilu 2024.
Selengkapnya -
Senada dengan MK yang Menilai Pentingnya Komcad, DPR: Itu Kesiapsiagaan Negara dalam Pertahanan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memandang pentingnya keberadaan Komponen Cadangan (Komcad).
Selengkapnya -
Tolak Permohonan Penundaan UU 23/2019, MK Tegaskan Kebutuhan Negara Soal Komcad
MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 atau UU PSDN) yang meminta penundaan pelaksanaan rekrutmen Komcad.
Selengkapnya -
Sebut DPR Arogan karena Copot Hakim MK Aswanto, Formappi: Injak-injak Independensi Lembaga Negara
"DPR menunjukkan sikap arogan."
Selengkapnya -
Cerita Irjen Pol Teddy Minahasa Naik Pajero Menuju Tahanan Polda Metro Jaya
Irjen Teddy Minahasa ditahan untuk 20 hari ke depan
Selengkapnya -
Akademisi: Putusan MK Soal BPJS Hapus Mimpi Buruk Pensiunan PNS
Telah menyelamatkan nasib jutaan orang di Tanah Air
Selengkapnya -
Presiden Jokowi Tanggapi Pencopotan Hakim MK Aswanto: Semua Harus Taat Aturan
Polemik pencopotan Aswanto oleh DPR RI dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi
Selengkapnya -
Aksi Tolak Pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto di Gedung MK
Komisi III DPR RI mencopot Aswanto dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi dengan alasan politik.
Selengkapnya -
DPR Copot Aswanto dari Hakim MK, Kecewa Kepentingannya Tidak Diakomodir?
DPR RI mencopot hakim konstitusi Aswanto karena dinilai tidak mengakomodir kepentingan politik DPR. Keputusan itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Selengkapnya -
Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Jabat Hakim MK, Punya Kekayaan Rp8,6 M dan Bersih dari Utang
DPR RI kini mengesahkan Guntur Hamzah menggantikan Aswanto selaku hakim MK.
Selengkapnya -
Jabatannya Sebagai Hakim MK Dicopot, Ternyata Segini Total Harta Kekayaan Aswanto
Usai dicopot dari jabatannya sebagai hakim konstitusi, Aswanto mendapatkan sorotan dari publik. Salah satu hal yang disorot adalah harta kekayaannya sebagai seorang pejabat.
Selengkapnya -
Karier Aswanto sebagai Hakim MK Penuh Lika-liku, Kini Dicopot DPR Gegara Kualitas Kinerja
Aswanto, salah satu hakim konstitusi MK telah dicopot oleh Komisi III DPR RI terkait dengan evaluasi terhadap kinerjanya yang dinilai mengecewakan.
Selengkapnya -
Pencopotan Hakim MK Aswanto Dicurigai Bermuatan Politis, DPR Dianggap Langgar UUD
"Jadi aneh DPR menafsirkan sendiri. DPR ini mengatakan sesuai dengan UU, yang mana? UU baru juga tak mengatakan begitu."
Selengkapnya -
Komisi III Beberkan Alasan Copot Hakim MK Aswanto: Kinerja Mengecewakan karena Anulir Produk-produk DPR
Bambang sebelumnya mengatakan ada surat dari MK untuk mengkonfirmasi hakim-hakim yang berasal dari usulan DPR.
Selengkapnya -
Pencopotan Hakim Aswanto Diduga Bentuk 'Balas Dendam' DPR atas Putusan MK Bilang UU Cipta Kerja Inkonstitusional
Bukan tidak mungkin keputusan serupa akan kembali dibuat DPR untuk melengserkan hakim MK lainnya, menyusul Aswanto.
Selengkapnya -
Jungkir Balik Negara Hukum, DPR Diduga Mau Singkirkan Hakim-hakim MK Demi Agenda Politik 2024, Aswanto Contohnya
"Kuat dugaan ini balasan terhadap putusan UU CIPTAKER dan kepentingan mengamankan agenda 2024. Next sejumlah hakim lain segera dilengserkan demi kepentingan politik."
Selengkapnya -
Tak Perpanjang Jabatan Aswanto, DPR Pilih Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah jadi Hakim Konstitusi
Komisi III juga telah meminta kesediaan Guntur sebagai pengganti Aswanto dalam rapat internal di hari yang sama sebelum paripurna.
Selengkapnya -
MK Tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Partai Buruh
Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili Ketua Umum Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ferri Nuzarli sebagai pemohon.
Selengkapnya -
Persoalkan Tiga Pasal UU Nomor 7/2017 Tentang Pemilu, Gugatan Partai Buruh Ditolak MK
MK menilain, dalil pemohon itu pun disebut tidak beralasan menurut hukum.
Selengkapnya