-
MK Tolak Perkawinan Beda Agama, Ini Alasannya
Mahkamah Konstitusi tolak perkawinan beda agama
Selengkapnya -
Tok! MK Tolak Gugatan Pernikahan Beda Agama, MUI Bersyukur
Pernikahan beda agama tidak sah karena tidak sesuai dengan UU.
Selengkapnya -
Niat Nikah Beda Agama Pasangan Katolik-Islam Kandas, MK Tolak Uji Materiil, Tabrak Deklarasi HAM?
Niat pemuda di Papua menikah beda agama, yakni pemuda Katolik menikahi pemudi Islam ini kandas. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Selengkapnya -
Silang Pendapat Dua Hakim MK Soal Perkawinan Beda Agama, Ini Alasannya
Keduanya memiliki alasan berbeda atau concurring opinion dalam menanggapi gugatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Selengkapnya -
Lega Dengar Putusan MK Tolak Legalkan Perkawinan Beda Agama, Menko PMK: Selama Ini Jadi Perdebatan
Muhadjir menganggap kalau selama ini, aturan perkawinan beda agama kerap menjadi perdebatan.
Selengkapnya -
Tok! MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama
Putusan nomor perkara 24/PUU-XX/2022 itu dibacakan oleh Ketua Hakim MK Anwar Usman.
Selengkapnya -
Sufmi Dasco Nilai Gugatan Presidential Threshold ke MK Wajar dan Sah
Setiap orang, setiap organisasi yang mempunyai legal standing.
Selengkapnya -
Tidak Seharusnya MK Mengabulkan JR Sistem Pemilu, Refly Harun: Itu Bukan Urusannya!
Uji materi atau judicial review terkait Sistem Pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak seharusnya dikabulkan.
Selengkapnya -
8 Fraksi Dukung Sistem Proporsional Terbuka, PAN Minta MK Pertimbangkan Uji Materi Sistem Pemilu
MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan Nomor Perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.
Selengkapnya -
Ogah Dahulukan Putusan MK, Mendagri: Posisi Pemerintah Tidak Endorse Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup
Mendagri Tito Karnavian memastikan pemerintah tidak mendahului keputusan MK soal sistem pemilu, proporsional tebuka atau tertutup.
Selengkapnya -
Soal Putusan MK, Perludem Nilai Alokasi Kursi DPR di Pulau Jawa dan Luar Jawa Menjadi Penting
Dalam hal ini, menjadi penting untuk mempertimbangkan alokasi kursi yang ada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
Selengkapnya -
Soal Uji Materi UU Pemilu, Wapres: Itu Kewenangan MK
Wakil Presiden Maruf Amin menilai uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu itu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).
Selengkapnya -
Ketua MK Anwar Usman Diminta Tak Ikut Terlibat dalam Sidang Gugatan Perppu Cipta Kerja
Hal tersebut dipinta Viktor karena dikhawatirkan timbul conflict of interest karena status Anwar.
Selengkapnya -
Demi Pertahankan Pemilu 2024 tetap Proporsional Terbuka, NasDem Ajukan Diri jadi Pihak Terkait ke MK
"Sebab, rakyat tidak dapat memilih secara langsung wakilnya sebagaimana dijamin oleh UUD 1955."
Selengkapnya -
Katanya Alasannya Mendesak, Tapi Kok Perppu Cipta Kerja Dibuat Sampai 1.000 Halaman
Menurut Viktor, perppu itu dibuat karena memang ada kegentingan yang memaksa pemerintah untuk membuatnya.
Selengkapnya -
Anggota DPR Ini PD MK akan Tolak Judicial Review Sistem Pemilu
Mahkamah Kosntitusi (MK) diyakini akan menolak judicial review Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem pemilu.
Selengkapnya -
Hak Buruh Perempuan Termasuk Cuti Haid Hilang di Perppu Cipta Kerja, Siti Badriyah Ikut Uji Formil ke MK
Alasan Siti ikut mengajukan uji formil dikarenakan adanya hak-hak buruh perempuan yang hilang di Perppu Cipta Kerja.
Selengkapnya -
Lucu Banget! Alasannya Karena Mendesak, Tapi Perppu Cipta Kerja Dibuat Sampai 1.000 Halaman
Menurut Viktor, perppu itu dibuat karena memang ada kegentingan yang memaksa pemerintah untuk membuatnya.
Selengkapnya -
Jokowi Dicap Pembangkang Konstitusi, Warga Gugat Perppu Cipta Kerja ke MK
"Maka itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi..."
Selengkapnya -
Presiden Jokowi Khianati Konstitusi, Rakyat Bakal Jadi Korban
"DPR bisa menolak pengesahan Perpu ini, tapi saya skeptis ini akan terjadi," tegasnya.
Selengkapnya