TANTRUM - Seluruh negara di dunia didorong mempercepat terbentuknya Tsunami Ready Community.
Tsunami Ready Community sendiri adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator yang telah ditetapkan UNESCO-IOC.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang juga Chair of Intergovernmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (Chair ICG/IOTWMS), Dwikorita Karnawati, saat bersidang di Kantor Pusat UNESCO di Paris 14-17 Juni 2022.
"Harapannya, masyarakat senantiasa siap siaga dan tidak gagap dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami," ujar Dwikorita ditulis Sabtu, 18 Juni 2022.
Di Indonesia kata Dwikorita, Tanjung Benoa menjadi komunitas pertama yang mendapatkan pengakuan internasional dari UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO-IOC) sebagai Tsunami Ready Community.
Dwikorita menekankan bahwa predikat Tsunami Ready Community akan tercapai apabila semua pihak terlibat dengan berkolaborasi dan bersinergi. Sehingga 12 indikator yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik.
Diantaranya, telah dipetakan dan didesain zona bahaya tsunami seperti jumlah orang berisiko di dalam zona bahaya tsunami dapat terestimasi serta sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, dan politik teridentifikasisemisal peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami.
"Selain itu, informasi tsunami termasuk rambu-rambu ditampilkan di publik dengan sosialisasi, kesadaran masyarakat, dan edukasi tersedia dan terdistribusi," kata Dwikorita.
Dwikorita menjelaskan edukasi tersedia dan terdistribusi tersebut adalah sosialisasi atau kegiatan edukasi minimal diselenggarakan 3 kali dalam satu tahun.
Adanya pelatihan bagi dan oleh Komunitas Tsunami diadakan minimal 2 tahun sekali, disetujuinya rencana respons darurat komunitas tsunami, serta tersedianya kapasitas untuk pengelolaan operasional respons darurat saat tsunami terjadi.
Indikator lainnya, tambah Dwikorita yaitu tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menerima peringatan dini tsunami dari otoritas yang berwenang (dari BPBD) selama 24 jam secara tepat waktu.
Dan tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menyebarkan peringatan tsunami resmi 24 jam kepada publik setempat secara tepat waktu.
“Butuh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya tsunami ready community ini. Tidak hanya pemerintah, namun juga pihak swasta, akademisi, komunitas, termasuk rekan-rekan media di dalamnya,” ungkap Dwikorita.
