BLT, BSU dan Bantuan Sektor Tranportasi Disiapkan Untuk Minimalkan Dampak Naiknya BBM Bersubsidi

TANTRUM - Rencana kenaikan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar segera direalisasikan. Pemerintahkantelah menyiapkan program bantuan dari pengalihan anggaran BBM Bersubsidi terutama bagi masyarakat kurang mampu.
 
Pemerintah akan mengucurkan Bantuan Langsung Tunai senilai total Rp 12,4 triliun yang akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok masyarakat.

Selaun itu, bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.

Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 T dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, kucuran BLT sebagai bantalan sosial tambahan atas pengalihan subsidi BBM. Uang tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

"Yang jelas nggak boleh untuk rokok, nggak boleh untuk minuman keras. Untuk kebutuhan pokok," kata Risma usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Senin, yang membahas pengalihan subsidi BBM.

Risma menyampaikan masyarakat akan menerima bantuan sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali, namun Kementerian Sosial akan menyalurkannya dalam besaran Rp 300 ribu sebanyak dua kali, dimulai September 2022, melalui PT Pos Indonesia.

Penyaluran melalui PT Pos Indonesia untuk mempercepat penyaluran. Dalam hal ini, PT Pos Indonesia memiliki kewajiban mengantar bantuan itu hingga ke rumah masyarakat.

"PT Pos kewajibannya melaporkan kepada saya, foto rumah sama foto dia (penerima) di rumah itu, jadi dokumen lengkap. Data itu bukan by address dan by name saja, tapi ada foto rumah dan kondisi rumahnya. Misal ada komplain, karena misalnya dia lupa sudah menerima, ada fotonya," kata Risma.