TANTRUM - Program Kopontren mencakup santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur untuk menggerakkan ekonomi umat serta menciptakan lebih banyak wirausaha baru terus digenjot.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan penciptaan 10 ribu santripreneur dan 250 badan usaha pesantren dari segala sektor melalui program pengembangan koperasi pondok pesantren (kopontren).
Salah satu upaya yang dilakukan ialah menyepakati kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam penciptaan wirausaha baru di kalangan santri melalui pendekatan program inkubasi dan pembiayaan yang disinergikan dengan Kementerian BUMN.
Selain itu, lanjut Teten, Kemenkop juga mendorong Integrated Halal Value Chain sebagaimana Kopontren Al Itifaq (Bandung, Jawa Barat) yang bekerja sama dengan 33 pesantren lainnya.
"Kopontren Al Itifaq sudah terhubung dengan jaringan ritel modern. Itu bagian dari program Corporate Farming berbasis petani lahan kecil dalam koperasi," kata Menkop.
Ia mengatakan, dukungan pembiayaan koperasi syariah sudah bisa diakses, berupa penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah).
Dukungan Kemenkop lainnya dalam mengembangkan ekonomi syariah adalah kemudahan pendaftaran melalui perizinan tunggal yang meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat jaminan produk halal.
"Alhamdulillah, saat ini sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak lagi dibebani biaya," ujar Teten.
Tugas pemerintah daerah adalah mendorong transformasi usaha dari informal ke usaha formal. Misalnya, usaha kuliner bisa memperoleh sertifikat izin edar dari Badang Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar pemasarannya bisa naik ke skala nasional.
Baca Juga: Harga BBM Naik Diikuti Kenaikan Harga Beras di Bandar Lampung
"Bila usaha informal sudah menjadi formal, pelaku usaha dapat pula mengakses kredit perbankan," katanya.
