TANTRUM - Kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara pada tahun 2022 telah mencapai Rp307 triliun atau naik 83 persen dari tahun 2021 yang berjumlah Rp167 triliun.
Setoran itu, dalam bentuk pajak, PNBP, dalam bentuk MMKBN (Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara) maupun dari dividen, dan juga signature bonus.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan lonjakan signifikan setoran Pertamina ke negara pada 2022, salah satunya didukung oleh harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang melonjak dari 68 dolar AS per barel pada 2021 menjadi 97 dolar AS per barel.
Nicke menjelaskan, capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) juga melebihi target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang semula 40 persen menjadi 60,6 persen. Secara angka nilai TKDN mencapai Rp21 triliun dari target semula Rp14,3 triliun.
Pencapaian TKDN tersebut akibat adanya penetapan kebijakan dalam bentuk pedoman, tenaga kerja organisasi dan tenaga kerja individu di seluruh Pertamina Group. Kemudian sosialisasi dan pendekatan kepada vendor terkait TKDN serta kerja sama dengan lembaga independen terkait kajian dalam penggunaan produk dalam negeri.
Kemudian untuk tahun 2023, lanjut Nicke, kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp268 triliun atau turun 13 persen dibanding 2022. Hal tersebut lantaran terjadinya penurunan pada RKAP 2023 terutama dari sektor hulu migas dengan penurunan asumsi ICP sesuai APBN 2023.
"Di tahun 2023, sebetulnya dari sisi volume ada peningkatan karena di hulu juga ada peningkatan dari MMKBN, namun dikarenakan kita menggunakan ICP 90 (dolar AS per barel) maka secara total Rp270 triliun. Intinya kami akan selalu akan meningkatkan setoran ke negara," ucapnya.
Sedangkan untuk target TKDN di RKAP 2023 adalah 45 persen dengan nilai sebesar Rp15,5 triliun. Nicke pun menegaskan bahwa Pertamina akan senantiasa berupaya meningkatkan kontribusi Pertamina terhadap negara.
Baca Juga: Kronologi Bripda HS Bunuh Sopir Taksi Online: Tak Saling Kenal Tapi Sudah Intai Korban
