SuaraTasikmalaya.id - Upaya banding yang dilakukan Ferdy Sambo sudah selesai digelar, Senin (19/8/2022).
Dari putusan yang telah ditetapkan, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menolak permohonan banding Ferdy Sambo.
Penolakan banding Ferdy Sambo ini ditetapkan secara resmi melalui putusan yang disampaikan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Agung Budi Maryoto.
"Satu, menolak permohonan banding pemohon banding (Ferdy Sambo)," kata Komjen Agung Budi Maryoto.
Kemudian yang kedua, Komjen Agung Budi Maryoto mengatakan jika putusan yang ditetapkan menguatkan putusan sidang Komisi Sidang Kode Etik Polri tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Ferdy Sambo.
Terkait hasil putusan menolak banding yang diajukan Ferdy Sambo, Indonesia Police Watch (IPW) menilai jika perlawanan belum selesai.
IPW mengkhawatirkan setelah semua berlangsung akan ada perlawanan balik mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, meski Ferdy Sambo dipecat dari anggota Polri, namun diyakini akan terus melakukan perlawanan.
Sebagai eks Kadiv Propam ‘polisinya polisi’, Sugeng meyakini, akan melakukan perlawanan balik dalam bentuk lain di luar proses hukum.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Ingin Mengetahui Keadaan Batin dan Bakat Anda? Cobalah Cek di Sini!
Satu di antara upaya perlawanan yang mungkin dilakukan adalah Ferdy Sambo kemungkinan akan mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah anggota Polri.
“Pak FS (Ferdy Sambo) ini polisinya polisi. Dia memegang banyak informasi terkait dugaan pelanggaran polisi yang sampai saat ini kita tidak tahu," kata Sugeng seperti dikutip dari televisi berita pada Senin (19/9/2022).
Hingga saat ini Sugen menilai jika Ferdy Sambo belum banyak bicara mengenai kasus yang membelitnya.
Namun IPW melihat, Ferdy Sambo diduga akan melakukan serangan balik atas yang menimpanya.
Sugeng mengatakan, pihaknya mempunyai beberapa dokumen yang memiliki sinyalemen akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum.
“IPW punya dokumen-dokumen itu. Dokumen-dokumen diduga sinyalemen bahwa akan ada upaya perlawanan di luar proses hukum yang terjadi melalui pendiskreditan," kata Sugeng.
