Suara.com - Pemerintah Republik Afrika Tengah melarang warganya berkirim pesan lewat layanan pesan pendek (SMS). Larangan itu diberlakukan sebagai upaya meredam kekerasan yang mengoyak keamanan negara selama kurang lebih satu tahun terakhir.
Larangan itu diumumkan hari Selasa (3/6/2014). Pemerintah berharap, pemblokiran layanan SMS bakal membendung gelombang demonstrasi yang kerap berujung ricuh. Pasalnya, selama ini, aksi-aksi semacam itu diorganisir melalui pengiriman SMS massal.
"Untuk mengembalikan keamanan di negara ini, penggunaan SMS di seluruh pengguna ponsel diblokir sejak Senin, 2 Juni 2014 sampai pemberitahuan sebelumnya," kata kementerian telekomunikasi negara tersebut.
Ketika seorang pengguna ponsel mencoba mengirim SMS, dia akan menerima SMS balasan berbunyi "SMS tidak diperbolehkan".
Kerusuhan terjadi sejak tahun lalu saat pemberontak muslim Seleka merebut kekuasaan negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Pada bulan Maret 2013, Michel Djotodia mengangkat diri sebagai Presiden sekaligus pemimpin militer Republik Afrika Tengah menggantikan Presiden sebelumnya Francois Bozize.
Djotodia dipaksa turun pada bulan Januari 2014. Pemerintah dipegang oleh pemerintahan sementara yang terdiri atas pasukan penjaga perdamaian gabungan Prancis dan Afrika. Namun, hingga kini, kekerasan terus terjadi. (Mashable)
