Pada era globalisasi saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat perubahan itu selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan Iptek.
Begitu pula dalam hal teknologi pembangunan kapal. Saat ini pembangunan kapal cenderung mengarah pada pendekatan ilmiah dan metodologi berbasis risiko atau risk based metodology.
Demikian disampaikan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ir. Sugeng Wibowo, MM dalam sambutannya pada pembukaan acara Pengembangan Berkelanjutan Marine Inspector Tahun Anggaran 2016 di Dynasty Hotel Resort Bali, Kamis (18/8/2016).
Dalam acara yang berlangsung selama dua hari dan dihadiri oleh 94 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini, Sugeng Wibowo menyampaikan, kesepakatan kawasan perdagangan ASEAN atau bahkan kawasan ASIA , menjadi permasalahan sekaligus tantangan tersendiri yang dihadapi oleh suatu negara, termasuk Indonesia yang saat ini sedang memposisikan diri sebagai poros maritim dunia seperti yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Apalagi pemerintahan sekarang juga tengah memberikan perhatian pada penyelenggaraan program Tol Laut dimana transportasi laut menjadi tulang punggung untuk menyambungkan atau konektivitas antarpulau yang berada di wilayah nusantara mulai dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Papua) dan dari Miangas (Sulawesi Utara) hingga Rote (Nusa Tenggara Timur).
“Tentu hal ini menjadi tidak mudah karena dunia maritim meliputi banyak sekali aspeknya yang kompleks. Salah satunya aspek yang berkaitan dengan hukum internasional dan organisasi internasional,” kata Sugeng Wibowo.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM menyampaikan bahwa kemajuan teknologi pembangunan kapal perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam sampai sejauh mana kemajuan teknologi pembangunan kapal harus berkembang dengan tidak meninggalkan peningkatan pada aspek keselamatan pelayaran. "Hal ini tentu tidak lepas dari pengaturan-pengaturan dalam bentuk regulasi yang akan diterapkan terhadap pembangunan dan pengoperasian kapal di masa yang akan datang," ujar Tonny Budiono.
Tonny juga menyampaikan bahwa terselenggaranya pemerintahan yang baik atau good governance tentunya dapat dibuktikan dengan adanya pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut salah satunya dengan memiliki kehandalan data yang akurat.
Sugeng menambahkan bahwa perlu diingat, salah satu azas umum dalam penyelenggaraan negara adalah azas kehandalan data yang akurat. “Hal ini mengharuskan setiap unit satuan kerja dapat mempertanggungjawabkan administrasi yang baik, dan dalam bentuk dokumen atau data,” ujar Sugeng Wibowo.
Pengadministrasian dan atau dokumentasi/pendataan yang baik merupakan salah satu wujud komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Direktorat Perkapalan dan kepelautan untuk memberikan serta meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pengguna jasa.
TERPOPULER
