Suara.com - Digital Economy kini menjadi salah satu slogan yang terus didengungkan pemerintah. Salah satu yang menjadi bidikannya adalah bagaimana industri kreatif berbasis konten dan aplikasi hingga keterampilan digital (digital skill) menjadi salah satu nilai yang diharapkan dapat kompetitif dengan negara lainnya.
Keunggulan itu diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa datang. Tapi, untuk mewujudkan itu tidak semudah membalik telapak tangan.
Seperti dikemukakan para pembicara dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun Indonesia Technology Forum 21 Desember 2016 di Jakarta, dukungan tersebut harus muncul dari pemerintah hingga dukungan ketersediaan infrastruktur yang memadai agar ekonomi digital terus tumbuh.
“Segera tata ulang kebijakan jaringan pita lebar, “ kata Nonot Harsono, akademisi telekomunikasi sekaligus chairman Mastel Institute.
Menurutnya, ketika Indonesia masuk ke jaringan 5G, tantangan yang akan muncul adalah bagaimana menata jaringan backbone, backhaul dan access dengan tepat sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan dengan maksimal.
Sementara itu, menurut Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, industri telekomunikasi sangat dinamis mengkritik regulasi yang belum sesuai dengan perkembangan teknologi seluler.
“Yang harus dilakukan oleh Revisi UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan atau segerah sahkan Perubahan PP No.52 dan 53 tahun 2000,” ujarnya.
Pada dasarnya, tambah Agus, Kemenkominfo harus dapat melindungi dan melayani kebutuhan publik serta dapat menciptakan iklim usaha telekomunikasi yang penuh kepastian agar produk-produk kompetitif. Agus juga mengkritik bahwa persoalan kebijakan publik semestinya tidak berpihak dengan dalih nasionalisme karena notabene tidak ada operator telekomunikasi seluler yang dimiliki Indonesia.
Ujung-ujungnya adalah kepentingan konsumenterpuaskan. Menurut Tulus Abadi, Ketua Pelaksana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), kesenjangan layanan operator di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa harus dipersempit.
“Tujuan akhirnya adalah meratanya layanan seluler baik suara maupun data di seluruh Indonesia sehingga semua masyarakat dapat merasakan mafaatnya,” kata Tulus.
Artinya, masyarakat yang akan diuntungkan bila pelaku bisnis telekomunikasi dapat berkompetisi dengan sehat dan dengan regulasi yang memihak kepentingan seluruh masyarakat.
Baca Juga: Dapat Sumbangan Duit Warga Terbanyak, Ahok: Kita Patahkan Stigma
