Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta masyarakat untuk melaporkan video atau konten digital yang memuat unsur vulgarisme yang melebihi video panas Kimi Hime.
Himbauan Kominfo ini sekaligus menampik asumsi beberapa pihak yang menilai pemerintah tebang pilih dalam menegakkan regulasi, dalam hal ini pasal 27 UU ITE tentang kesusilaan.
"Kalau ada (video yang lebih vulgar dari Kimi Hime) silakan sampaikan. Memang ada satu-dua konten yang lebih vulgar dari Kimi, jadi tolong sampaikan. (Masyarakat) jangan hanya bilang ada (video hot) saja tapi tidak kirimkan link," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, usai bertemu dengan tim kuasa hukum Kimi Hime pada Senin (29/7/2019).
Menurut pria yang karib disapa Nando ini, pihaknya memang memiliki mesin AIS yang bisa memfilter konten-konten digital yang memuat hoaks, SARA, dan pornografi, termasuk vulgarisme.
Meski begitu, pemerintah memerlukan pengaduan dari masyarakat agar bisa cepat ditindaklanjuti, seperti yang saat ini menimpa Kimi Hime.
Adanya pemblokiran 3 video YouTube Kimi Hime dan 6 video bersyarat (penonton harus lebih dari 18 tahun) yang dilakukan Kominfo adalah karena adanya laporan dari masyarakat yang menyerahkan link video hot Kimi Hime di YouTube lewat aduan konten Kominfo.
"Laporan dari masyarakat dengan menyertakan link atau tautan nama website atau akunnya, monggo sampaikan. Kami akan menindaklanjuti semua laporan, tidak hanya kepada Kimi. Kasus Kimi hanyalah momentum pembuka atau pintu masuk, tapi (aturan ini) tidak hanya untuk Kimi," tandasnya.
Sekali lagi, Nando juga menjelaskan bahwa Kominfo memiliki layanan pengaduan terkait konten-konten yang bermuatan negatif di internet yang bisa masyarakat laporkan melalui email [email protected], akun Twitter @aduankonten, atau melalui WhatsApp di nomor 08119224545.
Baca Juga: Segera Bertemu, Kimi Hime Ajak Menkominfo Nge-Vlog?
