Validasi IMEI Berlaku 17 Agustus, Menkominfo: Masih Dibicarakan

Dythia Novianty
Validasi IMEI Berlaku 17 Agustus, Menkominfo: Masih Dibicarakan
Menkominfo, Rudiantara saat diwawancarai di Kampus Bulaksumur UGM pada Rabu (14/8/2019). [Suara.com/Rahmad Ali]

Rencana Kemenprin akan memberlakukan regulasi kontrol IMEI untuk memberantas ponsel ilegal ditanggapi Menkominfo.

Suara.com - Rencana Kementerian Perindustrian (Kemenprin) akan memberlakukan regulasi kontrol International Mobile Equipment Indentity (IMEI) untuk memberantas ponsel ilegal atau smartphone black market ditanggapi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.

Menkominfo mengatakan, kebijakan tersebut masih dibicarakan oleh pemerintah dan akan ditandatangani bulan ini.

"Belum (diberlakukan) masih dibicarakan.  Rencana kebijakan itu (diumumkan) memanfaatkan momentum 17 Agustusan. Pelaksanaannya nanti tunggu ada masa transisi," katanya kepada wartawan saat diwawancarai di Kampus Bulaksumur UGM pada Rabu (14/8/2019).

Lantaran itu, lanjutnya, masyarakat yang telah memiliki atau membeli ponsel dengan IMEI tidak terdaftar masih bisa digunakan di Tanah Air.

"Yang pasti kalau (kebijakan) itu dilakukan,  masyarakat tidak akan terkena dampaknya yang saat ini ya, yang sudah mempunyai ponsel tentunya," kata dia.

Ilustrasi kode IMEI. [Shutterstock]
Ilustrasi kode IMEI. [Shutterstock]

Sebelumnya Kemenperin, Kominfo, dan Kementerian Perdagangan akan mengesahkan peraturan validasi IMEI di Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Aturan itu diharapkan akan mencegah peredaran ponsel ilegal di Indonesia, yang dinilai merugikan tidak saja negara tetapi juga konsumen serta produsen ponsel di dalam negeri. 
 
 

Kontributor : Rahmad Ali

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS