Suara.com - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat, Frans Pieter Instia, mengatakan blokir internet oleh Jakarta di wilayahnya selama hampir dua pekan telah mengganggu layanan pemerintah kepada masyarakat.
Pieter mengatakan pemblokiran internet telah mengganggu layanan pemerintah serta aktivitas ekonomi di daerah. Jika pemblokiran berlangsung lama dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan persoalan baru di Papua Barat.
"Layanan kesehatan terganggu, pendidikan terganggu, usaha masyarakat terganggu, layanan kependudukan terganggu. Semua bermasalah karena bergantung pada jaringan internet," beber Pieter di Manokwari, Senin (2/9/2019).
"Kalau ini berlangsung lama tentu situasi daerah akan goyang karena semua tidak bisa jalan," lanjut Pieter seperti dilansir Antara.
Lebih lanjut Pieter mengaku bahwa sejak diblokir total per 21 Agustus lalu, layanan internet berbasis serat optik milik Telkom di Papua Barat kini berangsung pulih. Meski demikian layanan data operator masih diblokir.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, jelas Pieter, sudah menyurati Jakarta untuk meminta agar layanan internet di Papua, baik yang berbasis serat optik maupun data operator, segera dipulihkan.
"Bapak Gubernur berharap Kominfo bisa segera mengaktifkan seluruh jaringan internet. Itu juga dilakukan untuk menunjukkan kepada daerah lain bahwa Papua Barat aman dan kondusif," tutup dia.
