Data Pribadi Penumpang Bocor, Lion Air Menghadap Kominfo

Suara.com - Perwakilan Lion Air Group pada Kamis (19/9/2019) menghadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjelaskan tentang kebocoran data pribadi jutaan penumpang dua maskapainya, Malindo Air dan Thai Lion Air.

Managing Director Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro Adi, yang datang ke kantor Kominfo di Jakarta memastikan bahwa data-data penumpang dua maskapainya sudah tidak bocor lagi.

"Kami legal action di Malaysia karena lokusnya di Malaysia. Begitu berita ini viral langsung kita melakukan legal action kepada pihak berwenang di Malaysia dan sedang dalam proses investigasi," ujar Daniel.

Ia juga mengaku belum mengetahui apakah ada data pribadi milik warga negara Indonesia yang ikut bocor dalam insiden tersebut.

"Data-data orang Indonesia pun belum tahu jumlahnya berapa. Nama itu masih ditutup di situ. Ke depan kami pastikan data penumpang aman," ia meyakinkan.

Sebelumnya diwartakan bahwa puluhan juta data penumpang Malindo Air dan Thai Lion Air bocor dan beredar di sejumlah forum online. Data-data itu disimpan Lion Air Group di AWS, layanan penyimpanan cloud milik perusahaan Amerika Serikat, Amazon.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan, usai menerima Lion Air mengatakan penanggung jawab administrator, dalam ini AWS harus memperkuat sistemnya.

Selain itu, lanjut dia, siapa pun yang melakukan ilegal akses terhadap data-data penumpang itu harus mendapatkan sanksi pidana.

Semuel juga mengatakan Kominfo siap berkoordinasi dengan pihak keamanan Malaysia untuk menyelidiki kebocoran data pelanggan Grup Lion Air.

"Jadi memang kalau dibutuhkan investigasi dari kami, bisa kami lakukan juga. Kita bisa berkoordinasi menanyakan karena ini menyangkut kepentingan satu entitas perusahaan Indonesia. Kemungkinan ada data orang Indonesia," kata Semuel.

Semuel mengatakan pemerintah telah memiliki 32 regulasi yang mengatur tentang data pribadi. Salah satunya adalah peraturan menteri Nomor 20 Tahun 2016, yang menjadi turunan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa data pribadi harus dilindungi. [Antara]