Infografis
Pemerintah kemudian menulis pemberitahuan tindak lanjut, yang menyiratkan bahwa karyawan Twitter dapat melanggar hukum dengan menolak untuk mematuhi arahan tersebut.
“Selama 10 hari terakhir, Twitter telah dilayani dengan beberapa perintah pemblokiran terpisah oleh Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi, Pemerintah India, berdasarkan Pasal 69A dari Undang-Undang Teknologi Informasi,” kata perusahaan itu.
Pemerintah menuduh akun yang dipermasalahkan menyebarkan informasi yang salah dan konten provokatif tentang protes petani yang sedang berlangsung, sementara menyarankan beberapa akun mungkin terkait dengan saingan beratnya dan tetangganya Pakistan atau gerakan separatis Sikh yang dilarang.
Platform tersebut mengatakan telah mengambil tindakan terhadap ratusan akun yang melanggar Peraturan Twitter, terutama menghasut kekerasan, pelecehan, keinginan untuk menyakiti, dan ancaman yang dapat memicu risiko bahaya offline.
