Suara.com - Setelah dijual Huawei tahun lalu, Honor akhirnya resmi bebas dari sanksi dagang yang diberlakukan Amerika Serikat.
Perusahaan yang kini dipegang konsorsium ini akhirnya kembali bisa menggunakan layanan Google Mobile Services (GMS).
Namun, bebasnya Honor dalam menggunakan teknologi AS nampaknya kembali terancam.
Pasalnya, 14 perwakilan dari Partai Republik AS menginginkan Honor kembali bernasib sama dengan Huawei.
Dalam sebuah surat resmi yang dikirim ke Departemen Perdagangan AS, 14 perwakilan dari Partai Republik itu meminta Honor juga dikenakan larangan yang sama dengan Huawei.
Sebab, strategi Huawei menjual Honor dilakukan dalam upaya untuk menghindari kebijakan kontrol ekspor AS, yang dimaksudkan dalam menjaga teknologi dan software dari cengkraman Partai Komunis China.
![Logo Huawei. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/10/21/78181-logo-huawei.jpg)
Menurut laporan Phone Arena, Minggu (8/8/2021), surat ini mengatakan bahwa menjual Honor memberinya akses ke chip semikonduktor dan software yang diandalkannya.
Jika divestasi tidak dilakukan, mungkin sumber daya tersebut akan diblokir.
Lebih lanjut, para politikus ini menyatakan apabila Honor ditempatkan ke Entity List, maka Huawei akan terus memburuk. Contohnya adalah ketika merilis Huawei P50 tanpa konektivitas 5G.
Hal ini dikarenakan imbas dari pelarangan dagang, terutama chip, yang diberlakukan pemerintah Trump sejak 2019 lalu.
Departemen Perdagangan AS juga telah menanggapi surat dari perwakilan Partai Republik. Menurut Juru Bicara, mereka menghargai perspektif para anggota Kongres ini.
"Kami sedang meninjau informasi yang tersedia untuk mengidentifikasi penambahan perusahaan dalam daftar entitas," ujar juru bicara.