Suara.com - Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan bahwa pembuat kebijakan perlu menggunakan berbagai macam sumber sains agar aturan yang dikeluarkan memiliki kekuatan.
"Dalam membuat kebijakan perlu menggunakan berbagai macam sumber, baik bersifat ilmiah maupun yang mempertimbangkan aspek demografi karena rakyatlah yang menjalankan kebijakan," ujar Satryo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (23/3/2022).
Menurut dia perlu intervensi mengenai kesadaran akan pentingnya sains. Kemudian, setelah sains dianggap penting, perlu ada intervensi agar masyarakat paham tentang literasi ilmiah.
Ia menambahkan, intervensi bukan hanya untuk masyarakat umum tapi justru untuk para pemimpin, pembuat kebijakan.
"Ketidakpahaman mengenai sains dan literasi sains yang rendah mengakibatkan sains dianggap tidak ada manfaatnya sehingga tidak punya kekuatan dalam membuat kebijakan," tuturnya dalam webinar bertema Pelibatan Pemerintah Indonesia dan Komunitas dalam Knowledge to Policy selama Pandemi.
Di samping itu, lanjut dia, pembuatan kebijakan juga perlu mengedepankan hak asasi manusia agar mengena dan sesuai dengan masyarakat.
Sementara itu, Professor of Law and Regulation, School of Regulation and Global Governance, Australian National University (ANU), Veronica Taylor mengatakan Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya yang beranekaragam. Namun, hasil pembangunannya tidak merata.
"Di Australia, kami mengalami hal yang sama. Sumber-sumber daya ini harus bisa sama rata secara nasional sehingga kapasitas nasional bisa terangkat bersama," katanya.
Di Australia, lanjut dia, ketika sebuah lembaga menerima pendanaan riset, maka lembaga tersebut harus bekerja sama dengan daerah setempat di tempat kajian. Pemerintah harus bisa membagi berdasarkan karakter geografi.
"Indonesia punya talent yang bagus. Ini dapat diatur sehingga mitra kerja pemerintah bisa sama rata dan bisa berkolaborasi lebih baik," katanya. [Antara]
