Suara.com - Pejabat intelijen Iran dituding menyuap beberapa moderator konten Instagram untuk menghapus akun jurnalis dan aktivis, yang kritis terhadap pemerintah.
Seorang mantan reviewer konten Instagram mengungkapkan kalau para pejabat memberikan tawaran 5.000 hingga 10.000 Euro (Rp 78-156 juta).
Bayaran ini ditujukan untuk menghapus akun Instagram Masih Alinejad, seorang penulis dan aktivis Iran-Amerika.
Diketahui kalau moderator konten ini sebelumnya bekerja untuk Telus International, sebuah perusahaan yang menangani laporan dan keluhan dari pengguna Instagram dan Facebook.
Para moderator juga menuding beberapa rekan Iran mereka mendukung rezim Iran dan menerima instruksi darinya.
Moderator ini diklaim menikmati kebebasan untuk menghapus unggahan yang telah dilaporkan tanpa menghadapi konsekuensi serius.
![Logo Meta. [Noah Berger/AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/10/30/55409-logo-meta.jpg){kind=logo}
Namun, juru bicara Meta membantah tudingan tersebut.
"Kami tidak melihat bukti untuk mendukung klaim ini. Tim peninjau kami menghapus konten yang melanggar aturan kami," kata juru bicara Meta, dikutip dari Android Central, Rabu (1/6/2022).
Ia juga menyatakan bahwa keputusan tinjauan ini diaudit secara teratur guna membantu memastikan akurasi konten.
Baca Juga: 6 Tips Kenali Akun Jualan Penipu di Instagram
Moderator saat ini mengakui klaim mantan reviewer tersebut dan mengatakan kalau perusahaan hanya mengaudit sekitar 10 persen dari keputusan mereka.
Di sisi lain, Meta menjelaskan pihaknya melakukan audit mingguan berdasarkan sampel acak untuk menjaga kualitas dan akurasi.
Itu juga dilakukan untuk memahami di mana letak kesalahannya.
Seperti Meta, Telus International membantah klaim tersebut. Namun mereka mengaku bahwa itu tuduhan serius dan siap menyelidiki tudingan tersebut.
Beberapa moderator konten mulai bersuara setelah sejumlah pengguna Instagram Iran memprotes adanya penghapusan beberapa posting kritis terkait rezim Iran.
Adapun konten-konten dari para oposisi ini berisi protes terkait kebijakan pemerintah untuk memotong subsidi barang-barang pokok.
