Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menyiapkan sejumlah langkah untuk membiayai kebutuhan anggarannya di tahun 2023 selain bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan demikian visi transformasi digital dapat berjalan sesuai target.
Salah satu langkah tersebut di antaranya menyiapkan regulasi atau pun kebijakan serta kerjasama antarnegara sehingga kebutuhan anggaran yang tidak tercukupi oleh APBN bisa didapatkan.
"Kebijakan ini tidak harus dikeluarkan di tahun berjalan tapi kita cari kebijakan-kebijakan multitahun sehingga apa yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan harapan dan cita-cita rakyat," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama dengan komisi I DPR RI yang berlangsung secara hibrida, Rabu (8/6/2022).
Membahas anggaran, jumlah pagu anggaran indikatif yang diberikan kepada Kementerian Kominfo bernilai Rp 18,3 triliun. Jumlah itu lebih kecil dibanding anggaran 2022 senilai Rp 21,63 triliun yang sebenarnya jumlah juga kurang dari anggaran yang diajukan Kementerian Kominfo di 2021 sebesar Rp 42,13 triliun.
Penyesuaian anggaran untuk 2022 dilakukan dan jumlah yang belum terpenuhi lewat APBN itu disesuaikan dengan sistem carried over atau seharusnya ditambahkan untuk anggaran di tahun berikutnya.
Namun ternyata kondisi itu tidak memungkinkan dan justru pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Kominfo bernilai lebih kecil.
Plate menyebutkan pihaknya memahami alokasi APBN memang disesuaikan dengan prioritas nasional bersamaan dengan keputusan mengikuti perubahan- perubahan yang berlangsung secara global mulai dari pandemi COVID-19 hingga kondisi geostrategi di Ukraina dan Rusia.
Pemerintah di masa pandemi ini cukup banyak memberikan subsidi mulai dari subsidi perlindungan sosial hingga subsidi energi, sehingga porsi untuk anggaran seperti infrastruktur yang bersifat jangka panjang diatur lebih kecil besarannya.
Ada pun selain menyiapkan kebijakan multitahun, pihaknya juga menyiapkan upaya bauran pembiayaan atau blended financing sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN.
Termasuk menyiapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sehingga program prioritas yang tinggi dapat tetap berjalan dengan metode yang tepat.
"Ini usaha yang akan kami lakukan, termasuk juga pembiayaan bilateral. Hal itu dilakukan dalam rangka menghemat atau memanfaatkan secara baik penggunaan APBN rupiah murni. Begitu jadi ada banyak bauran pembiayaan," ujar Plate. [Antara]
TERPOPULER
