facebook

Cegah Politik Identitas dan Provokasi di Pemilu 2024, Polisi Akan Kampanye Kebhinekaan di Internet

Liberty Jemadu
Cegah Politik Identitas dan Provokasi di Pemilu 2024, Polisi Akan Kampanye Kebhinekaan di Internet
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo (foto: antara)

Politik identitas diyakini jadi ancaman di Pemilu 2024.

Suara.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melakukan kampanye masif di internet tentang toleransi dan kebhinekaan untuk mencegah menyebarnya politik identitas dan provokasi jelang pemilihan umum 2024.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan Polri akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama mencegah politik identitas dengan menguatkan sosialisasi serta pendidikan kampanye politik.

“Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, dan partai politik kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas untuk memberikan sosialisasi, edukasi, literasi bermartabat, menjaga etika, toleransi, modernisasi beragama, dan menjaga persatuan,” kata Dedi di Jakarta, Senin (13/6/20220.

Dedi menjelaskan agar Pemilu 2024 tidak mengalami polarisasi seperti Pilpres 2019 dan Pilkada 2020, maka masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi yang masif tentang kampanye bermartabat, menjaga persatuan, dan kesatuan.

Baca Juga: Berkaca dari Kerusuhan di Lippo Plaza Jogja, Polisi: Lebih Baik Izin Dulu Sebelum Gelar Acara

Polri bakal melakukan sosialisasi dan edukasi dengan membuat forum diskusi terarah dengan melibatkan komponen masyarakat agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan, ujarnya.

Upaya sosialisasi dan pendidikan, papar dia, tidak hanya di ranah diskusi tetapi juga di ranah dunia maya dengan membanjiri masyarakat kampanye modernisasi beragam, toleransi, dan menjaga kebinekaan.

“Bersama Kementerian Kominfo dan para penggiat media sosial untuk menyosialisasikan dan mengkampanyekan moderasi beragama, toleransi, dan menjaga kebinekaan,” ujarnya.

Ia mengatakan Polri akan terus mengaktifkan patroli siber bersama untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebarkan konten-konten provokatif dan lainnya.

“Penegakan hukum merupakan untimum remedium (langkah terakhir) agar kasus-kasus seperti hoaks, ujaran kebencian, dan lainnya tidak terjadi berulang dan masif,” kata Dedi.

Baca Juga: Tak hanya Menteri Keuangan, PKB Sebut Nama-nama Ini Berpotensi Dampingi Muhaimin di Pemilu 2024

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mendorong semua pihak untuk menyuarakan semangat persatuan dan kesatuan untuk menghindari terjadinya polarisasi pada pelaksanaan pesta demokrasi 2024. [Antara]

Komentar