Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru saja mengungkap hasil investigasi dugaan kebocoran data 1,2 miliar nomor SIM yang ramai beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengungkap kalau investigasi ini dilakukan dalam rapat koordinasi bersama operator seluler, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), serta tim Cyber Crime.
Hasilnya, Semuel mengungkap kalau kebocoran data 1,3 miliar nomor telepon ini sebagian ada yang sama. Ia pun bakal melakukan investigasi lebih dalam dan lengkap darimana hacker itu memperoleh data tersebut.
"Dalam kesimpulannya tadi, tidak sama tapi ada beberapa. Kami melakukan investigasi lebih dalam lagi, karena kadang-kadang hacker-hacker itu tidak menunjukkan data secara lengkap," kata Semuel dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, data yang bocor memang tidak sama persis. Tetapi sampel data yang dibocorkan seperti Nomor Induk Kependudukan dan nomor telepon itu cocok.
"Ini mereka lagi bekerja, datanya tidak sama persis, yang sudah pasti NIK dan nomor teleponnya. Tapi tidak semuanya, karena saat ini sedang dilakukan penelusuran," ucap dia.
Semuel juga mengungkap kalau kecocokan data dari sampel hacker hanya sekitar 15-20 persen. Ada pula beberapa yang 9 persen, meskipun dia tidak menjelaskan data apa saja yang dimaksud.
Semuel menegaskan kalau pelanggaran data itu ada aturannya. Regulasi itu dimuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Hingga sekarang ini kami masih mencari data ini milik siapa. Karena ini ekosistem, lintas sektor. Kami memberikan waktu pada mereka untuk memastikan kalau ada kebocoran data itu harus ditutup," katanya.
Baca Juga: Kominfo Kirim 27 Nama Calon Anggota KPI Pusat ke DPR
"Itu menjadi tanggung jawab pengendali. Mereka comply dengan aturan di BSSN. Itu mereka harus comply," tegas dia.