Suara.com - Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengingatkan kepada pemangku kepentingan pemilihan umum agar menginvestigasi tuntas dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari KPU agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.
"Jangan sampai data pemilih bocor ini menjadi hal yang kontraproduktif pada penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Pratama, Kamis (8/9/2022).
Pratama, yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Lembaga Sandi Negara (sekarang BSSN) Pengamanan Teknologi Informasi KPU pada Pemilu 2014, menggarisbawahi akan pentingnya investigasi terhadap hal tersebut, mengingat saat ini sudah hangat situasi politik di Tanah Air.
Menurut dia, ada hal mengganjal soal jumlah data 105 juta, padahal total pemilih 2019 sebanyak 192 juta orang, artinya ada 87 juta lebih data yang belum ada.
Pratama lantas mencoba konfirmasi kepada hacker Bjorka terkait dengan kebocoran data pemilih yang mencapai seratusan juta itu. Namun, pihaknya belum mendapat jawaban.
Ia memperkirakan masyarakat akan mengalihkan perhatian ke KPU terkait dengan dugaan kebocoran data pemilih. Dalam hal ini, KPU tinggal lakukan pengecekan apakah ada anomaly traffic.
"Bila tidak ada, terbuka kemungkinan terjadi insider threat attack (serangan ancaman dari dalam)," kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC itu.
Sebelumnya KPU sempat membantah kebocoran data tersebut dan mengklaim sistemnya aman. Tetapi belakangan KPU mengatakan sedang bekerja sama dengan polisi untuk menelusuri laporan tersebut.
Badan Siber dan Sandi Negara di sisi lain mengumumkan tengah menyelidiki dugaan kebocoran data KPU tersebut.
Baca Juga: 6 Tips Melindungi Data Pribadi di Dunia Maya
Laporan dugaan kebocoran data KPU itu bermula dari unggahan hacker bernama Bjorka di forum peretas. Ia menjual data-data tersebut dengan harga sekitar 5.000 Dolar AS atau Rp 74,6 juta. [Antara]
