big carousel
-
08:56 WIBCISSReC: Situs Presiden.go.id Tidak Bisa Diakses Bukan karena Diretas, Tapi Belum Bayar Domain
Ditegaskan pula oleh Pratama yang juga pakar keamanan siber bahwa domain itu digunakan ataupun tidak seharusnya tetap diawasi dan di-maintenance dengan baik.
Selengkapnya -
23:07 WIBBelum Bayar Sewa, Situs presiden.go.id Tak Bisa Dibuka
Adapun situs resmi kepresidenan Indonesia adalah presidenri.go.id dan situs ini masih beroperasi normal.
Selengkapnya -
22:44 WIBMiliaran Data PeduliLindungi Diduga Bocor, Kemenkes Diminta Tanggung Jawab
Kemenkes bertanggung jawab atas PeduliLindungi, aplikasi yang miliaran datanya diklaim sedang dijual Bjorka.
Selengkapnya -
19:57 WIBData PeduliLindungi Tak Dienkripsi Lalu Dijual Bjorka, Pemerintah Sudah Menipu Publik
Data PeduliLindungi rupanya tak dienkripsi. Pemerintah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Kini data PeduliLindungi dijual Bjorka di internet.
Selengkapnya -
20:15 WIBData Pribadi Pengguna MyPertamina Dijual Bjorka, Pertamina Tak Becus Kelola Data Publik
Institusi sebesar Pertamina harusnya mengamankan data publik dengan baik. Jika pun diretas, data-data itu harusnya dienkripsi agar sukar dibuka.
Selengkapnya -
19:57 WIBData Pengguna MyPertamina Dijual Bjorka Diyakini Valid
Data-data pengguna MyPertamina, yang di dalamnya termasuk nama, NIK, NPWP, nomor telepon dan bahkan gaji, adalah valid.
Selengkapnya -
15:28 WIBMisteri Brigadir J Keluar dari Grup WhatsApp Keluarga, Pakar IT Beberkan Dua Kemungkinan
WhatsApp Brigadir J tiba-tiba keluar dari grup keluarga pada pagi tadi.
Selengkapnya -
20:20 WIBJika Ada Kebocoran Data di Face Recognition, KAI Harus Siap Terima Denda Puluhan Miliar
PT KAI bisa kena denda puluhan miliar jika data biometrik penumpang yang terekam oleh Face Recognition dirampas peretas.
Selengkapnya -
21:02 WIBDugaan Kebocoran Data KPU Harus Diusut Tuntas Agar Tak Jadi Bola Liar di Pemilu 2024
Dugaan kebocoran data KPU sedang diselidiki.
Selengkapnya -
14:03 WIBPakar: Jangan sampai kebocoran data pemilih ganggu Pemilu 2024
Terkait sanksi terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE), Pratama mengatakan Indonesiabelum punya undang-undang tentang perlindungan data pribadi (UU PDP)
Selengkapnya -
11:05 WIBCISSReC Memeriksa Kebocoran 105 Juta Data Pemilih
Data berjumlah 105.003.428 tersebut, kata Pratama, dijual dengan harga 5.000 dolar Amerika Serikat dalam file sebesar 4 gigabita bila dalam keadaan dikompres.
Selengkapnya -
16:38 WIBKebocoran Data Penduduk yang Diduga dari KPU Dinilai Valid
Kebocoran data yang diduga berasal dari KPU diyakini valid.
Selengkapnya -
19:48 WIBKebocoran Data Kartu SIM, Pakar: Seharusnya Cuma Kominfo yang Punya Data Ini
Perlu dilakukan audit untuk memastikan sumber data kartu SIM yang bocor di internet.
Selengkapnya -
14:50 WIBKeseriusan Negara Amankan Aset Digital Dipertanyakan
Kasus kebocoran data terus terjadi pada BUMN dan lembaga negara.
Selengkapnya -
21:15 WIBDari Sampel yang Beredar, Kebocoran Data Pelanggan PLN Diduga Valid
Data pelanggan yang bocor diduga valid. Sudah dicocokkan ke platform pembayaran PLN.
Selengkapnya -
22:02 WIBUngkap Dugaan Pembocoran Data 21.000 Perusahaan Indonesia, Audit Forensik Digital Diperlukan
Data-data ini berisis KTP dan NPWP direksi serta komisaris perusahaan. Juga ada laporan keuangan, catatan transfer, hingga rekening koran perusahaan.
Selengkapnya -
18:21 WIBAturan PSE Kominfo Dinilai Bisa Paksa WhatsApp Buka Pesan Pengguna ke Pemerintah
Pemerintah harus mengantongi izin pengadilan jika ingin WhatsApp menyerahkan pesan-pesan pengguna.
Selengkapnya -
20:39 WIBWebsite Pemerintah yang Bertebaran Berpotensi Jadi Celah Serangan Siber
Tidak cuma aplikasi, Kominfo juga diminta menertibkan website-website pemerintah yang tak terhitung jumlahnya.
Selengkapnya -
12:46 WIB
Aplikasi Super yang Digagas Kominfo Harus Punya Sistem Keamaman Kuat, Dikawal SDM Mumpuni
Aplikasi super harus didukung oleh regulasi yang kuat, termasuk UU Pelindungan Data Pribadi.
Selengkapnya -
16:22 WIB
Pemerintah Didesak Segera Sahkan RUU PDP dan RUU KKS
Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan terhambat jika ruang tidak ada jaminan keamanan di ruang-ruang digital.
Selengkapnya
