Suara.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan Indonesia perlu optimalisasi tiga hal pokok untuk membangun keamanan siber dan menutup celah kerentanan kebocoran data. Dari tiga hal itu, sumber daya manusia adalah yang pertama.
"Perlu. Jujur saja untuk masalah digitalisasi," kata Hinsa di Kantor BSSN, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9/2022).
Optimalisasi sumber daya manusia (SDM), kata Hinsar, penting dalam membangun keamanan siber. Sistem keamanan siber separuhnya ditopang oleh peran SDM yang mumpuni, tambahnya.
Dia mengatakan SDM Indonesia yang andal dalam menangani masalah siber perlu ditingkatkan. Hal itu menjadi sangat penting karena muncul paradigma baru dalam bermasyarakat yang kini hidup dalam era digital atau era ruang siber.
"Sumber daya manusia untuk yang mengawaki, ahli-ahli di bidang digital, banyak. Tapi untuk masalah cyber security- perlu banyak juga," imbuhnya.
Kedua, lanjutnya, perlu optimalisasi prosedur, peraturan, sistem tata kelola, maupun standar-standar tertentu. Terkait hal tersebut, Hinsa berharap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi dapat segera disahkan, termasuk pentingnya merumuskan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.
"Ketiga, baru teknologi," ujarnya.
Senin (13/9/2022), Hinsa dipanggil Presiden Joko Widodo untuk mengikuti rapat internal bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Mereka dipanggil setelah publik dihebohkan oleh aksi peretas Bjorka yang menjual dan menyebarkan data-data pribadi publik di internet. Ia juga menyebarkan data para pejabat publik.
Baca Juga: Kepala BSSN: Serangan Siber Bjorka Termasuk Intensitas Rendah
