Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pertumbuhan ekosistem bisnis digital melalui program HUB.ID Accelerator guna menyiapkan perusahaan rintisan (startup) karya anak bangsa yang tangguh dan siap menghadapi tantangan global.
"Kominfo akan terus berkomitmen turut hadir mendorong supaya ekosistem startup Indonesia bisa bertumbuh dan berkembang," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat membuka Demo Day HUB.ID Accelerator di Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Menteri Plate menilai penting bagi startup untuk memiliki model bisnis yang mampu membuat perusahaan tumbuh di tengah dinamika dunia.
Kondisi ekonomi selama dua tahun sangat terpengaruh oleh pandemi virus corona. Ketika itu, sektor ekonomi digital mampu mendorong roda perekonomian.
Tantangan bagi startup bertambah tahun ini karena tekanan inflasi global, yang diproyeksikan menyentuh angka 7,9 persen dan bayangan resesi yang akan melanda pada 2023.
Startup juga harus menghadapi ketidakpastian iklim geopolitik akibat perang yang berkecamuk di Ukraina.
"Ini adalah sinyal bahwa kita semua perlu mendorong lahirnya berbagai startup yang tidak hanya mampu tumbuh secara pangsa pasar dan valuasi perusahaan, namun, juga mampu tumbuh dengan model bisnis yang resilien, bulletproof, terhadap berbagai dinamika global," kata Plate.
Kementerian Kominfo menyelenggarakan program HUB.ID Accelerator dengan harapan 24 startup yang terpilih bisa berkembang dan tangguh.
Para pendiri startup dalam Demo Day hari ini akan berbicara di depan calon investor. Tahun lalu, tujuh startup yang masuk program HUB.ID Accelerator berhasil mendapatkan pendanaan dari investor total bernilai 17,5 juta dolar Amerika Serikat.
"Saya tentu berharap startup yang terseleksi betul-betul bisa meyakinkan investor," kata Plate.
HUB.ID Accelerator adalah program pendampingan untuk startup lokal supaya akses mereka terhadap pendanaan meningkat.
Startup akan mengikuti perjodohan bisnis, business matchmaking, supaya mereka bisa mendapatkan pendanaan atau kerja sama. Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan kementerian lain, lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan korporasi untuk program ini.
TERPOPULER
