Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi mengumumkan sejumlah temuan hoaks soal Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 sepanjang November 2023.
Meskipun masa kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai hari ini, Budi Arie menyayangkan kalau sebaran isu hoaks soal Pemilu sudah banyak beredar. Jika dirata-rata, lebih dari satu hoaks beredar setiap hari sepanjang November.
"Hari ini masa kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai. Namun sepanjang bulan November 2023 saja sudah beredar 39 usi hoaks terkait Pemilu. Berarti lebih dari satu isu hoaks terkait Pemilu yang beredar setelah harinya," ucap Budi Arie, dikutip dari siaran pers, Selasa (28/11/2023).
Jika ditotal, sejak 17 Juli 2023 hingga 26 November 2023, Kominfo sudah menemukan 96 isu hoaks soal Pemilu yang tersebar di 355 konten yang ada di beragam platform media sosial.
Kominfo sendiri sudah berhasil melakukan take down ke 290 konten. Sedangkan 65 konten lainnya masih dalam tahap proses peninjauan.
"Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena berbagai konten negatif mulai dari konten mengandung hoaks hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan, sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam persatuan kita," beber dia.
Maka dari itu, Kominfo menggandeng Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menciptakan Pemilu Damai 2024, khususnya memberantas kampanye hoaks soal pesta demokrasi tersebut yang beredar di media sosial.
"Hari ini Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemenkominfo bersama Bawaslu dan Polri akan memperkuat sinergi dalam menjaga kampanye di dunia digital," kata Budi Arie.
"Kami percaya bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan Pemilu Damai 2024," timpal dia.
Baca Juga: Kominfo Gandeng Polri dan Bawaslu Berantas Hoaks Pemilu dan Pilpres 2024
Adapun bentuk implementasi kolaborasi tiga lembaga itu adalah meluncurkan desk pengawasan pemilu yang dioperasikan perwakilan Ditjen Aptika Kominfo, Bawaslu, dan Polri.
"Saya mengapresiasi komitmen Bawaslu serta Polri dalam menjalin kerja sama pengawasan penyelenggaraan pemilu di ruang digital," imbuhnya.
Sementara itu, anggota BAwaslu Lolly Suhenty memandang dimulainya pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 juga merupakan potensi semakin masifnya diseminasi informasi yang tidak benar.
Bagi dia, harusnya masa kampanye merupakan hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar terkait Pemilu 2024.
"Hari ini kami Bawaslu, Kominfo, dan Polri bersinergi sebagai upaya memastikan ramainya edukasi masyarakat dalam Pemilu 2024, lahir dari informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Lolly, dikutip dari siaran pers Bawaslu, Selasa (28/11/2023).
Dia memastikan ketika ada konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berpotensi memecah belah bangsa, maka Bawaslu, Kominfo, dan Polri mempunyai komitmen sama untuk mengatasinya.
