REGIONAL:
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi buka suara soal rumor TikTok Shop kembali ke Indonesia lewat merger dengan Tokopedia, platform e-commerce milik GoTo.
Budi Arie memberikan syarat khusus apabila platform milik TikTok itu mau kembali berdagang di Indonesia usai diblokir sekitar Oktober 2023 lalu. Ia menegaskan apabila TikTok Shop kembali, itu harus membuat ekosistem digital di Indonesia tetap sehat.
"Pokoknya kami gini, ekosistem digital kita ini mesti sehat," ungkap Budi Arie saat ditemui di sela-sela acara Anugerah Jurnalistik Kominfo 2023 yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Budi Arie seolah menyiratkan restu apabila TikTok Shop mau kembali ke Indonesia lewat merger dengan Tokopedia. Ia menilai kalau itu adalah urusan kedua perusahaan yang bersangkutan.
"Kalau soal e-commerce biar saja mereka, itu B2B (business to business) kok. Urusan merger kan urusan B2B," lanjut dia.
Ia mengingatkan kalau kembalinya TikTok Shop via Tokopedia ini mesti menguntungkan masyarakat Indonesia.
"Yang pasti konsumen diuntungkan, negara diuntungkan, karena tidak banyak barang impor. UMKM dilindungi. Begitu kan spirit-spiritnya?" urai dia.
Budi Arie juga meminta publik tidak khawatir soal keamanan data jika TikTok Shop kembali ke Indonesia.
"Kita jangan khawatir dong terhadap hal-hal begitu," pinta dia.
Lebih lanjut Budi Arie mengungkapkan kalau pihak Kominfo belum mengatur soal izin kembalinya TikTok Shop. Dia juga meminta publik sabar soal status platform tersebut yang izinnya dirumorkan sedang diproses Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Tunggu saja. (Kalau di Kominfo) belum. Tunggu saja," jelasnya.
Kembalinya TikTok Shop direstui Menteri Teten
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki tampaknya memberi restu dengan rencana TikTok Shop yang akan memulai beroperasi lagi di Indonesia.
Media sosial asal China dikabarkan akan menggandeng PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) agar bisa menjalani bisnisnya di Tanah Air.
"Itu sih tidak masalah, karena misalnya apakah Tokopedia atau Bukalapak, saya tidak tahu yang mana. Karena dua-duanya sudah IPO, mereka kan membeli saham di pasar modal, jadi pemerintah tidak perlu ikut campur di sini karena itu perusahaan publik," katanya di JCC Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Meski begitu, Teten mengaku telah bertemu dengan pihak Tokopedia. Dia pun menegaskan bahwa kepentingan pemerintah jangan sampai ada lagi praktik predatory pricing karena itu akan memukul UMKM.
Platform digital luar seperti TikTok juga harus hormat pada pengembangan ekonomi nasional. Termasuk pemerintah juga ingin digital ekonomi juga mulai menerapkan bisnis model yang sustain, yang berkelanjutan.
"Kalau kita biarkan burning money, ini bukan model bisnis yang sustain, yang berkelanjutan. Oleh karena itu, harus diatur. Yang perlu diatur adalah larangan melakukan predatory pricing, larangan penjualan barang di e-commerce yang di bawah HPP," kata Teten.
Ia melihat langkah di China pun seperti itu. Sebab, jika langsung bakar uang di e-commerce itu akan memukul e-commerce itu sendiri, akan terjadi monopoli pasar digital kita oleh salah satu platform, oleh kekuatan yang sangat besar.
Tapi di sisi lain juga bisa memukul para pedagang di offline.
"Kita harus meniru China, di sana sudah ada pengaturan bahwa platform digital di e-commerce enggak boleh ada yang memonopoli market. 20-30 persen itu satu hal yang wajar, tapi kalau ada yang menguasai 70-80 persen market, itu bisnis yang tidak sustain," kata Teten.
"Kalau misalnya kita lihat, persaingan bisnis di e-commerce dalam memperebutkan atau memperluas market share valuasi bisnis mereka, itu kan mereka bakar uang, ongkos kirim gratis, lalu produknya dijual semurah mungkin bahkan predatory pricing. Bahkan di platform global ada produknya dari luar udah di-dumping, lalu di dalam negeri disubsidi lagi oleh platform," jelasnya.
TERPOPULER