Suara.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengklaim sudah melakukan investigasi soal dugaan kasus kebocoran data KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang diretas hacker beberapa waktu lalu.
Juru bicara BSSN, Ariandi Putra menyampaikan kalau pihaknya sudah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri serta KPU.
"Pada hari Sabtu (2/12/2023) pukul 11.00 WIB, BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Dittipidsiber Polri dan KPU," kata Ariandi dalam siaran pers, dikutip Minggu (3/12/2023).
Ariandi menerangkan, laporan yang diserahkan oleh BSSN terkait dengan dugaan kebocoran data yang ada di KPU.
"Ini merupakan hasil analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari dugaan insiden yang terjadi," imbuhnya.
Nantinya laporan BSSN ini bakal ditindaklanjuti oleh Dittipidsiber Polri dari sisi penegakan hukum serta KPU sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
"BSSN akan senantiasa melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dalam pengamanan siber pemilu 2024," tandasnya.
Dugaan kebocoran data KPU
Seorang hacker bernama Jimbo mengklaim kalau dirinya berhasil membobol data KPU. Tak main-main, kebocoran data ini mencakup 252 juta orang atau sekitar 252.327.304.
Adapun jenis data yang disebarkan mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor KTP, Paspor, Nama, Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), status difabel, E-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat RT/RW, dan lainnya.
Baca Juga: Gandeng Akademisi, Gibran Ngaku Siap Jalani Format Baru Debat Capres - Cawapres
Dia mengklaim kalau data tersebut berasal dari situs KPU.go.id dengan cakupan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan Jimbo juga memberikan sampel data sebesar 500.000.
Jimbo menjual data KPU tersebut seharga 2 Bitcoin atau sekitar 74.000 Dolar Amerika Serikat, yang mana nilainya berkisar Rp 1,1 triliun.
Tanggapan KPU
Sementara itu Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal kabar adanya peretas yang diduga menjual data 252 juta masyarakat dari KPU.
Betty mengatakan KPU tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.
"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Dia menjelaskan koordinasi ini dilakukan guna mengkonfirmasi data tersebut merupakan data pemilih yang ada di KPU atau bukan.
