Sementara di Indonesia, Budi Arie menyebut kalau Pemerintah perlu mempertimbangkan soal insentif pajak tersebut. Hal ini akan diurus oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Perindustrian.
"Kalau kita (Indonesia) kan masih mikir, mesti gimana. Kan bukan urusan saya juga itu. Itu urusan Menkeu, Investasi, Perindustrian," beber dia.
"Vietnam menawarkan (insentif) luar biasa. Tapi kan kita sebagai negara bangsa harus hitung dong," tegasnya