Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) rupanya sudah memiliki cara baru untuk mencegah hoaks selama Pemilihan Umum Kepala Daerah alias Pilkada 2024 mendatang.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabu Revolusi menyebut kalau saat ini mereka bakal membuat satuan tugas (satgas) untuk mengatasi hoaks Pilkada 2024.
"Kalau sekarang, kami akan buat Satgas Bersama, semacam satgas tetapi namanya belum (ditetapkan)," kata Prabu saat acara Ngopi Bareng Kominfo di kantornya, Jumat (13/9/2024).
Ia menjelaskan kalau gabungan tim ini bakal menerapkan satu metode khusus agar calon kepala daerah ini bisa langsung dimasukkan ke dalam sistem baru buatan mereka.
"Mereka tagging, sehingga informasinya dipantau langsung oleh tim," lanjut dia.
Sehingga apabila ada hoaks atau disinformasi yang menyangkut para calon pemimpin daerah ini, Prabu menilai kalau itu bakal bisa lebih cepat diatasi.
"Kalau ada hoax atau disinformasi seputar para pimpinan daerah tersebut, akan ditangani lebih cepat," timpal dia.
Selain itu, Kominfo juga melakukan kesepakatan dengan para lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga media massa.
Bahkan Kominfo sudah mulai menjajal kerja sama dengan para platform digital untuk meminimalisir hoaks. Prabu menyebut kalau pihaknya sudah mengumpulkan para pelaku platform digital di Indonesia.
"Dengan platform baru kemarin kami rapatnya, semua platform kami kumpulkan. Jadi kami akan menempati, mungkin minggu depan atau dua minggu lagi, agar hoaks itu juga yang secara aktif oleh platform dimitigasi. Jadi bukan dari pemerintah saja, tetapi juga platform aktif melakukan tagging pada hoaks," papar dia.
Prabu melanjutkan, nama-nama calon kepala daerah ini juga akan didaftarkan di database platform. Jadi register tersebut tidak hanya dilakukan di basis data KPU.
Nah para platform ini akan mencocokkan data dengan para calon kepala daerah itu. Informasi seputar mereka pun diklaim Prabu bakal dijaga lebih ketat.
"Akan ada tim khusus untuk memantau sekian ratus calon pimpinan daerah tersebut. Sehingga kalau ada disinformasi atau hoaks itu bisa cepat direspons, bisa lebih cepat ditangani," imbuhnya.
"Sebelumnya belum pernah metode seperti ini. Jadi hoaks itu basisnya pelaporan, kemudian ditangani," pungkasnya.
TERPOPULER
