Kominfo Siapkan Anggaran Rp 15 Miliar untuk Sosialisasi Program Makan Gratis Tahun Depan

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan anggaran Rp 15 miliar untuk sosialisasi program makan gratis di Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Anggaran diseminasi informasi makan gizi gratis tahun 2025, Rp 15 M (miliar)," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabu Revolusi saat acara Ngopi Bareng Kominfo di kantornya, Jumat (13/9/2024).

Angka ini sudah termasuk dari tambahan Rp 10 miliar yang merupakan usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang diumumkan beberapa waktu lalu.

Prabu Revolusi menilai kalau besaran anggaran tersebut diperuntukkan sebagai tambahan diseminasi informasi dan juga edukasi publik terkait makan bergizi gratis milik Prabowo-Gibran.

"Jadi cukup besar dan itu menunjukkan keseriusan dari Kominfo gitu," lanjut dia.

Menurutnya, sosialisasi itu dilakukan untuk memastikan agar program makan siang gratis ini bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

"Karena (program makan gratis) menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan," jelasnya.

Kominfo terima tambahan anggaran Rp 10 miliar

Sebelumnya Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan kalau Kominfo mendapatkan penambahan alokasi Tahun Anggaran 2025. Tambahan itu digunakan untuk dukungan Program Makan Bergizi Gratis.

“Berdasarkan informasi Badan Anggaran DPR RI yang kami terima pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp10 Miliar untuk Kementerian Kominfo,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kominfo, Jumat (13/9/2024).

Budi Arie menjelaskan alokasi anggaran itu termasuk dalam dukungan Program Strategis Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dengan fokus diseminasi informasi tematik.

Dengan penambahan tersebut, maka Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2025 menjadi Rp 7,73 Triliun. Pagu tersebut turun sebanyak 49,09 persen jika dibandingkan Pagu Tahun Anggaran 2024.

“Terdiri dari sumber dana rupiah murni sebesar Rp2,17 Triliun, PNBP sebesar Rp 1,21 Triliun, BLU sebesar Rp3,58 Triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 773,25 Miliar,” ujarnya.

Menteri Budi Arie menyatakan terjadi pergeseran anggaran per program, namun tidak mengubah nilai total Pagu Kementerian per Unit Kerja Eselon I.

“Dari Program Penyediaan Infrastruktur TIK dan Program Pemanfaatan TIK ke Program Dukungan Manajemen,” jelasnya.