Suara.com - Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula menyeret sejumlah nama tokoh politik lainnya yaitu Zulkifli Hasan.
Baru-baru ini netizen membandingkan jumlah impor gula mantan Menteri Perdagangan tersebut dengan tokoh politik lainnya.
Sebelumnya, publik dibuat geger dengan penetapan status tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Dirinya diduga terseret dalam kasus korupsi impor gula yang terjadi di 2015 lalu.
Keputusan ini membuat publik memberi berbagai reaksi di media sosial. Salah satunya akun @LexWu_13 yang mengungkap data mengenai impor gula yang dilakukan oleh beberapa tokoh politik.
Menurut akun ini, Tom Lembong melakukan impor gula kurang dari 5 juta ton. Sedangkan di urutan kedua ada Enggartiasto Lukita di tahun 2016-2019 yang melakukan impor gula sebesar 15 juta ton.
Selanjutnya adalah Agus Suparmanto di tahun 2019-2020 yang melakukan impor gula sebesar 9,5 juta ton. Lalu ada M Luthfi di tahun 2020-2022 dengan impor gula sebesar 13 juta ton.
Berbeda dar lainnya, Zulkifli Hasan di tahun 2022-2024 melakukan impor gula sebesar 18 juta ton.
Tidak diungkap dengan pasti mengenai sumber data ini. Namun, cuitan netizen tersebut langsung mencuri perhatian dan menuai berbagai reaksi.
Beberapa netizen menuntut Kejaksaan RI untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk terduga pelaku impor gula lainnya.
Baca Juga: Muhaimin Sedih Tom Lembong Tersangka Korupsi Impor Gula: Semoga Sabar dan Kuat
"Ada yang lebih besar kok yang dikasusin cuma yang kecil sih. Kenapa ya? Yang lain taat aturan kah? Gak melanggar kah?" balas netizen.
"Gas @KejaksaanRI jangan omdo" komentar akun lainnya.
"@KejaksaanRI tolong pantau!" ungkap netizen.
"Emang @KejaksaanRI mau pantau? Serius nanya" tulis akun lainnya.
Dalam cuitan lainnya, netizen dengan akun @LexWu_13 ini menyebut jika Kejaksaan RI perlu untuk melakukan penelusuran masalah secara menyeluruh dan adil agar tidak lebih lanjut merugikan negara.
"Kalau bersalah dan merugikan negara ya sikat aja. Mau siapapun itu. Kita dukung penegakan hukum. Yang kita lawan adalah tebang pilih dan pengadilan sesat. Kebijakan yang merugikan negara banyak tuh, investasi bermasalah disebuah kementerian juga ada @KejaksaanRI" tulisnya.
