Suara.com - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada 'Raja kecil' yang melawan dirinya karena menerapkan kebijakan efisiensi disorot Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat).
Dalam cuitannya, Hensat menyebut, Raja Kecil tersebut sering 'dikasih makan'. Untuk diketahui, pidato Prabowo yang menyinggung adanya 'Raja Kecil' disampaikan saat ia hadir dalam pembukaan Kongres Muslimat NU, Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (10/02/2025)
"Raja kecil kalo dikasih makan terus-terusan apalagi makan gratis, bisa gese (gede) juga niiii," tulis Hensat, dikutip Rabu (12/02/2025).
Ada Perlawanan dari Raja Kecil ke Prabowo
Presiden Prabowo mengungkapkan perlawanan itu datang dari birokrat yang merasa menjadi raja kecil. Menurutnya, ada pihak di birokrasi yang sudah merasa kebal hukum sehingga kemudian melawan kepala negara.
"Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," kata Prabowo dalam pidatonya di pembukaan Kongres Muslimat NU, Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
Padahal, ditekankan Prabowo, kebijakan penghematan anggaran itu ia lakukan agar uang bisa diberikan untuk memberi makan anak-anak. Diketahui, program prioritas pemerintahan Prabowo memang memberikan makan bergizi gratis (MBG).
"Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat," kata Prabowo.
Selain untuk memberikan makan anak-anak sekolah, efisiensi anggaran dilakukan Prabowo untuk menghemat uang negara yang keluar untuk keperluar-keperluan mubazir.
"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan," kata Prabowo.
Instruksi Efisiensi Prabowo
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini bertujuan demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis (23/01/2025).
