Politisi PSI Tanggapi Tagar Adili Jokowi: Pembuktian di Pengadilan, Bukan Medsos

Suara.com - Tagar Adili Jokowi menggema bersama hashtag Indonesia Gelap di X dalam beberapa hari terakhir. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara menanggapi masifnya pembahasan mengenai #AdiliJokowi.

Perwakilan PSI membandingkan suara #AdiliJokowi dengan realita di lapangan. Menurutnya, mantan Presiden RI Jokowi saat ini tak diadili dan justru Sekjen PDIP yang ditangkap oleh KPK. Sebagai informasi, sejumlah netizen dan mahasiswa lantang menyuarakan tagar #AdiliJokowi bersama aksi #IndonesiaGelap.

Pantauan melalui Trends24.in, tagar #IndonesiaGelap sudah trending dalam lima hari terakhir dengan lebih dari 600 ribu cuitan. Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur Palakka (@DedynurPalakka) mengawali pembelaan Jokowi dengan meminjam kalimat dari Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

"Kata Bambang Pacul 'Jangan lawan orang baik dan orang cantik, karena sudah pasti kamu kalah'. Awalnya terdengar seperti nasihat percintaan, tapi ternyata ini adalah jurus bertahan hidup di dunia politik Indonesia. Dan lihatlah, sejarah membuktikan! Mereka yang dulu berbaris rapi di belakang Jokowi, kini justru paling kencang teriak 'Adili Jokowi!' Tapi yang terjadi? Bukan Jokowi yang diadili, malah Hasto-lah yang tampil mengenakan jaket ikonik KPK berwarna oranye. Sungguh plot twist yang lebih mengejutkan daripada drama Korea," tulis akun @DedynurPalakka.

Politisi PSI ini mengungkap bahwa sekarang banyak akun palsu yang berkoar-koar di media sosial. Ia turut menyinggung sistem hukum KPK yang harus dihormati.

Perbesar

"Pertama, hukum tetap bekerja, meski sering diremehkan oleh mereka yang suka berkoar-koar di media sosial pake akun palsu. Kedua, jika ingin selamat di politik, jangan lupa bercermin sebelum berteriak! Karena Indonesia adalah Negara Hukum, bukan negara nenek lo (pinjam kata-kata Ahok). Artinya apa pun yang dilakukan KPK adalah bagian dari sistem hukum yang harus kita hormati," cuit @DedynurPalakka.

Influencer di X tersebut menilai bila pembuktian sebenarnya ada di pengadilan, bukan media sosial. Menurutnya, keramaian di media sosial tak akan berguna jika tak terbukti di mata hukum. Pernyataan tersebut sepertinya menanggapi tuduhan netizen atas gelar tokoh terkorup dari OCRRP.

"Pembuktian itu tempatnya di pengadilan, bukan di X, Twitter Space, TikTok, Facebook, Instagram Story, atau sesi curhat di podcast politik abal-abal. Dan pada akhirnya, kita semua sepakat bahwa Indonesia harus maju dengan pilihan rakyat, melalui mekanisme demokrasi yang konstitusional," ungkap Dedy Nur Palakka. Postingan tersebut viral setelah memperoleh puluhan retweet. Unggahan viral itu menuai beragam komentar dari netizen.

Perbesar

"Orang baik itu tidak pernah bohong. Mana 6 ribu Esemka dan ratusan investor untuk IKN," sindir @Ma**u**66.

Baca Juga: Koar-koar Minta Jokowi dan Keluarganya Diperiksa, KPK Tantang Balik Hasto: Silakan Lapor

"Poin nomor dua sebenarnya sentilan bagi PSI sendiri. Dulu teriak penculik tapi sekarang sudah tidak lagi. Cermin saja nggak punya," komentar @A**an_**pbgt.

"Betul itu nasihat yang paling bagus dari beliau. Kader PSI harus menjadikan pesan ini sebagai tongkat pembimbing di dunia politik," balas @Sun**k**ari1.