SIPD Sulit Diakses? Jangan Panik! Ini Cara Mengatasinya dan Kontak Darurat Kemendagri

Suara.com - Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) wajib disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Namun, ada kalanya SIPD sulit diakses. Untuk itu, berikut akan dijabarkan cara mengatasi SIPD sulit diakses tersebut.

Pasalnya, keterbukaan informasi dari pemerintah kini sangat penting. SIPD berisi antara lain informasi pembangunan dan keuangan daerah.

Melansir laman resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), apabila Anda mengalami kesulitan dalam mengakses SIPD, masyarakat bisa menghubungi kontak Kemendagri di Hot-line CS +6281317633727, Whatsapp +6281317633727, atau email [email protected]

Sebelumnya, ketika mengakses layanan masyarakat perlu memastikan kembali bahwa mereka memiliki jaringan intrenet yang memadai. Apabila SIPD Kemendagri tidak dapat diakses, Anda bisa mencoba untuk menghubungi layanan SIPD wilayah lain.

Apabila masih bermasalah juga, Anda bisa mencoba trik untuk mengaksesnya di waktu yang berbeda. Biasanya SIPD bisa diakses malam hari atau waktu-waktu yang tidak sibuk untuk membuat koneksi lebih lancar.

Untuk diketahui, SIPD merupakan suatu inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.

Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 September 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya.

Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan.

SIPD diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391 yakni Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. Bagi masyarakat yang ingin mengakses SIPD bisa melakukan langkah-langkah berikut.

1. Pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil. SIPD diakses secara online, dan koneksi yang baik diperlukan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi.

2. Buka peramban web (browser) seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari.

3. Masukkan URL atau Alamat Situs SIPD (https://pelaksanaan.kemendagri.go.id:30081/)

4. Setelah membuka situs SIPD, Anda akan diarahkan ke halaman login. Masukkan informasi login yang diberikan kepada Anda, seperti Username dan Password.

5. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke antarmuka aplikasi SIPD. Jelajahi menu dan fungsi yang tersedia untuk mengakses berbagai modul dan informasi yang terkait dengan pemerintahan daerah, pembangunan, keuangan, dan lainnya.

6. Sesuai dengan hak akses yang diberikan kepada Anda, lakukan tugas yang sesuai dengan peran Anda dalam sistem.

7. Setelah selesai menggunakan aplikasi, pastikan untuk keluar (logout) dengan aman untuk menjaga keamanan akun Anda.

Aplikasi SIPD dapat diakses oleh pegawai dengan akses pengguna anggaran / kepala satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari:

1. Bendahara Umum Daerah

2. Kuasa Bendahara Umum Daerah

3. Bendahara Penerimaan

4. Bendahara pengeluaran

5. Bendahara Khusus

6. Bendahara Pengeluaran Pembantu

7. Fungsi Akuntansi SKPD

8. Fungsi Akuntansi SKPKD

9. Kuasa Pengguna Anggaran

10. PPK SKPD

11. PPK Unit SKPD

12. PPTK

Sementara itu, jenis-jenis dokumen yang dapat diakses Adalah sebagai berikut

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun.

2. Perubahan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah penyusunan dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 20 tahun.

3. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun (RPJMD).

4. Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun (RPJMD).

5. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) adalah perencanaan daerah untuk periode 1 tahun (RKPD).

6. Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) adalah dokumen perubahan RKPD, apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

7. RPD (Rencana Pembangunan Daerah) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kondisi tertentu, seperti RPD/ Perubahan RPD.

8. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun dan penyusunan dokumen.

9. Perubahan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah perubahan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun.

10. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun.

11. Perubahan Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perubahan Renja PD, apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni